REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud memimpin Kabinet Arab Saudi meninjau laporan perkembangan di kawasan dan dunia di Istana Al-Salam, Jeddah, Selasa (24/7). Raja Salman juga memaparkan perkembangan pembentukan dewan koordinasi Kerajaan Saudi dan Kuwait untuk menegaskan hubungan erat antara kedua negara.
Dilansir di Arab News, Rabu (25/7), Kabinet menyoroti pentingnya upaya bank sentral (G20) mendukung pertumbuhan yang seimbang, kuat, dan komprehensif, serta penerapan struktural reformasi untuk meningkatkan ekonomi global. Kabinet menyatakan penghargaan pada Kerajaan atas upayanya bersama PBB dan lembaga-lembaganya membantu anak-anak yang direkrut sebagai pasukan perang. Karena itu, Kabinet meminta Kerajaan terus mendukung tindakan menjaga keselamatan anak-anak, dan mengurangi hilangnya nyawa warga sipil.
Raja Salman mengatakan, Kerajaan telah meminta Dewan Keamanan PBB mengutuk rekrutmen anak-anak Houthi, serta tindakan menggunakan anak sebagai perisai perang. Kerajaan menilai tindakan tersebut adalah sebuah bentuk ketidakpedulian terhadap hukum internasional dan norma-norma kemanusiaan.
Kabinet memperbarui penolakan Kerajaan dan mengutuk adopsi Knesset (parlemen) Israel atas undang-undang negara-bangsa Yahudi yang dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kabinet menilai undang-undang itu menghalangi upaya internasional untuk menemukan penyelesaian damai terhadap konflik Palestina-Israel.
Kabinet dan Kerajaan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak hukum dan semua upaya Israel “melanggengkan” diskriminasi rasial terhadap rakyat Palestina. Sebab, hal itu dinilai bertujuan menghapuskan identitas nasional Palestina dan merusak haknya yang sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
