REPUBLIKA.CO.ID, LUCKNOW -- Para ulama di Uttar Pradesh, India, menentang rencana pemerintah memperkenalkan aturan berpakaian bagi siswa madrasah. Seorang ulama bernama Sufiyan Nizami lantas mempertanyakan persyaratan untuk membawa perubahan dalam pakaian tradisional yang dikenakan siswa madrasah.
Ia mengatakan, aturan berpakaian bagi semua madrasah dan sekolah di negara itu diputuskan komite pengelola dari institusi tersebut dan bukan oleh pemerintah negara bagian. "Jadi, mengapa diskriminasi seperti itu terhadap madrasah?" kata Mizami, dilansir di ANI News, Kamis (5/7).
Aturan berpakaian bagi madrasah diusulkan Menteri Uttar Pradesh, Moshin Raza. Sejak diusulkan, beberapa ulama Muslim menentang keputusan tersebut.
Sentimen serupa juga digaungkan oleh Madrasah Darul Uloom Firangi Mahal, yang mengajukan keberatannya terhadap rencana tersebut. Ulama Mohd Haroon mengatakan, pemerintah tidak perlu khawatir tentang pakaian siswa madrasah. Ia juga meminta pemerintah menyerahkan keputusan itu kepada komite pengelola.
"Dalam banyak kasus hanya satu-dua persen anak-anak Muslim belajar di madrasah. Pemerintah seharusnya tidak khawatir," ujar Haroon.
Sebelumnya, pemerintah Uttar Pradesh memutuskan memperkenalkan aturan berbusana yang lebih formal bagi para siswa di madrasah di seluruh negara bagian. Menteri Raza mengatakan, pemerintah bertujuan membawa madrasah sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya.
"Sampai sekarang, para siswa di madrasah mengenakan (pakaian tradisional) 'kurta-payjama'. Aturan berpakaian akan membuatnya lebih formal. Kami akan memberi mereka seragam," kata Raza.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah tidak memiliki agenda tersembunyi dengan langkah tersebut. Raza menambahkan, niat mereka benar-benar jelas dengan bekerja dengan transparansi. Menurutnya, pemerintah Modi percaya pada 'Sabka Saath, Sabka Vikas'.
Hingga kini, seragam untuk siswa madrasah itu belum kunjung diputuskan. Langkah itu muncul setelah kabinet Uttar Pradesh yang dipimpin Ketua Menteri Yogi Adityanath menyetujui pengenalan buku teks National Council of Educational Research and Training (NCERT) di Dewan Madrasah. Madrasah diminta mengikuti kurikulum NCERT dan memperkenalkan mata pelajaran seperti sains, matematika, dan ilmu sosial. Dalam berbagai kesempatan, Adityanath memang kerap menekankan pentingnya mengenalkan pendidikan modern di madrasah.
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan, Kesejahteraan Minoritas dan Aktivitas Keagamaan, Laxmi Narayan Chaudhary, mengatakan tidak ada proposal yang diterima oleh departemennya. Ia lantas menanggapi pernyataan Mohsin Raza, dan mengatakan usulan tersebut bisa saja merupakan pernyataan pribadinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
