REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) mendorong adanya dialog dan pembinaan sosial terhadap masjid-masjid yang diduga mendapat ajaran atau ceramah mendekati paham radikalisme.
"Perlu lagi dialog lebih transparan, hati-hati, intensif antara ulama dan jamaah," kata Sekjen DMI Imam Addaruqutni kepada Republika.co.id, Kamis (7/6).
Dengan demikian, menurut dia, negara maupun pemerintah tak langsung panik apabila ada tindakan terorisme. Sehingga, hal itu menjadi pembenaran aksi penangkapan orang-orang terduga teroris.
"Menurut saya dalam beberapa hal, itu bisa menimbulkan permasalahan. Seperti gerakan Reformasi, itu bom waktu," ujar dia.
Baca juga, 40 Masjid di Jakarta Terpapar Radikalisme? Ini Tanggapan MUI
Menurut dia, penegakan hukum memang perlu, tetapi mengutamanakan tertib sosial lebih penting. Kendati demikian, ia meminta masyarakat tetap waspada pada penceramah yang menyampaikan paham radikalisme.
Addaruqutni meminta pemerintah tak anti terhadap sikap kritis masjid atau penceramah atas kondisi sosial bangsa ini. Menurut dia, pemerintah bisa mengambil manfaat pada kritik-kritik tersebut.
Ia menegaskan istilah radikalisme berbeda dengan kritis. Menurut dia, terusan radikalisme adalah sikap anti toleransi, dan tingkat paling tinggi adalah terorisme.
Addaruqutni mengatakan gejala intoleransi pernah ada menjelang Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Saat itu, ia melanjutkan, DMI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat agar masjid tidak bersikap eksklusif atau memasukkan golongan tertentu saja.
Baca juga, Masjid Sebar Radikalisme, Anies: Yang Ngomong Suruh Nunjukin
Addaruqutni mengatakan masjid adalah milik semua Muslim dan Allah SWT. Selama ini, menurut dia, belum ada masjid yang menyeleksi siapa yang boleh masuk atau tidak.
Informasi tentang adanya masjid-masjid yang menjadi tempat penyebaran paham radikal datang dari cendekiawan Muslim Azyumardi Azra. Hal itu disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para cendekiawan Muslim di Istana Negara, Senin (4/6). Ia mengatakan, terdapat sekitar 40 masjid di wilayah DKI yang memberikan ceramah mendekati radikalisme. Penceramah justru mengajarkan paham radikal dan intoleran.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membenarkan adanya masjid di DKI menyebarkan paham radikal. Sandi menyebut ada puluham masjid di Ibu Kota yang menjadi tempat penyebaran paham radikal. Sandi memerintahkan anak buahnya di lingkungan Pemprov DKI untuk melakukan pembinaan terhadap masjid-masjid tersebut.
Baca juga, Benarkah Ada Puluhan Masjid Jakarta Sebarkan Paham Radikal?
Dia mengatakan akan memberikan pembinaan kepada pengurus masjid yang menjadi tempat penyebaran paham radikal. Sandi mengaku sudah mengetahui 40 masjid yang diduga terpapar radikalisme itu.
"Ini data yang kami pegang tentunya kami akan pastikan bahwa ada pembinaan. Sudah terpantau dan kami akan berikan pembinaan," kata dia.
Namun, Sandiaga mengaku tak bisa membeberkan nama-nama masjid yang disebutnya menjadi tempat penyebaran radikalisme tersebut. Dia mengatakan akan melakukan pendekatan khusus agar di Ibu Kota tak ada radikalisasi. Sandi menyebut, salah satu indikasi adanya radikalisme adalah di tempat tersebut selalu disampaikan ujaran kebencian yang memecah belah persatuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
