REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj ikut angkat bicara menanggapi dirilisnya daftar 200 mubaligh rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Said, bisa jadi tujuan Kemenag baik, namun cara yang diambil kurang tepat.
Dalam pandangan Said, mayoritas ulama di Indonesia adalah ulama yang baik. Sehingga, hanya sekelompok kecil ulama yang dinilai tidak layak.
"Selebihnya adalah penceramah baik, mencapai ribuan. Di gedung PBNU ini saja jumlah ulama baik banyak. Contohnya ada Kyai Dulmanan, Mujib Qolju, Syamsul Maarif, Asrorun Ni'am," katanya, Ahad (20/5).
Baca: Daftar 200 Mubaligh Dinilai Berpotensi Memecah Belah.
Menyebarkan nama-nama ulama rekomendasi dalam pandangan Said justru bisa menimbulkan kegaduhan baru. Sebelumnya, Kemenag telah merilis daftar yang berisi 200 nama mubaligh se-Indonesia yang dinilai memenuhi kriteria keilmuan, reputasi, dan kebangsaan.
Daftar itu terus diperbarui seiring berjalannya waktu. Kemenag juga mengungkapkan tidak ada maksud apa pun untuk membuat gaduh umat Islam dengan adanya daftar tersebut.
Lewat siaran persnya Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan Kemenag kerap dimintai rekomendasi daftar mubaligh. Alasan itulah yang mendasari dibuatnya daftar mubaligh rekomendasi Kemenag.
Kemenag menyebutkan, daftar rekomendasi 200 mubaligh bersifat dinamis dan akan terus diperbarui. Daftar rekomendasi tersebut merupakan awalan dan tidak statis karena wilayah di Indonesia sangat luas.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Sekretaris Jenderal Kemenag, Mastuki, mengatakan, tidak ada maksud untuk memperkeruh atau membuat gaduh umat Islam. Karena itu, Kemenag berharap daftar tersebut disikapi dengan baik dan dipahami oleh masyarakat.
“Ini murni berdasarkan kebutuhan dan akan terus dievaluasi. Daftarnya dinamis, bisa bertambah atau berkurang,” kata dia kepada Republika, Sabtu (19/5).
Mastuki juga menjelaskan nama-nama yang ada di dalamnya berdasarkan rekomendasi dari berbagai pihak. Mulai dari ulama, organisasi masyarakat, pengurus masjid dan masyarakat secara umum.
“Kami coba buat daftarnya lalu ketemu 200 ini," kata Mastuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
