REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Konflik internal di tubuh Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin) terkait dualisme kepemimpinan organisasi yang telah berusia 22 tahun ini belum menemui titik temu. Akibat dualisme kepemimpinan pusat antara Dr Ali Mochtar Ngabalin dan Dr Dedi Ismatillah membuat kalangan internal di daerah menjadi risau.
"Kita hingga saat ini belum bisa melakukan program apapun di daerah menggunakan Bakomubin karena pengurus pusat masih dualisme, semoga Bakomubin pusat segera bersatu agar tidak membingungkan," kata ketua DPW Bakomubin Bali KH Ketut Jamal melalui saluran selularnya.
Wakil Ketua Umum DPP Bakomubin Fauzan Zakaria juga ikut menanggapi persoalan itu. Ia mengatakan saat ini Bakomubin baik secara de facto maupun de jure ada dua. Bakomubin pimpinan Dedi Ismatillah ada pengurusnya dan ada SK Menkumhamnya, begitu juga Bakomubin pimpinan Ali mochtar Ngabalin memiliki kepengurusan dan SK Menkumham dan Mendagri.
"Maka jelas Bakomubin itu pecah, solusinya tidak ada yang lebih baik kecuali islah dan bersatu kembali, jangan sampai umat Islam Indonesia yang sedang semangat untuk bangkit di berbagai bidang justru kecewa melihat perpecahan di DPP Bakomubin yang seharusnya memberikan ketauladanan bagi umat. Tiap pihak duduk kembali bermusyawarah dan berjiwa besar," kata Fauzan.
Fauzan menambahkan bahwa dirinya telah membuka dialog dengan semua pihak di Bakomubin. Sebagian besar Dewan Pengurus Pusat yang sudah ia jumpai menyarankan untuk segera islah agar organisasi menjadi produktif kembali.
Sebagaimana juga beberapa anggota Majelis Syuro seperti TGB Zainul Majdi yangg juga Gubernur NTB itu beberapa kali menyatakan pendapatnya agar pengurus DPP segera islah. "KH Buchori dan KH Iswadi Idris yang juga anggota Majelis Syuro memiliki pendapat dan arahan yang sama dan sudah sangat jelas," ujar Fauzan.
Bahkan Ketua Dewan Pakar Bakomubin Zulkifli Hasan yang juga ketua MPR RI dalam pertemuan di ruang kerja beliau beberapa waktu lalu memberikan arahan yang cukup terang. Zulkifli meminta agar perselisihan dualisme Bakomubin segera diakhiri dengan islah. "Kalau sudah begitu, apalagi yang kita tunggu," kata Fauzan.
Tengku Zulkhairi, Sekretaris Bakomubin Aceh, juga turut menyatakan sikapnya. "Sikap kami di Aceh sangat jelas, tidak adanya Bakomubin di Aceh lebih baik daripada ada tapi mentransfer perpecahan di kalangan muballigh di Aceh, seharusnya DPP memberikan contoh yang baik kepada pengurus daerah," ujarnya menegaskan.
Pengurus Bakomubin bertemu Ketua Dewan Pakar Bakomubin Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Harry Naldi selaku ketua DPP Bidang Humas Infokom mengatakan para anggota Majelis Syuro dan mayoritas pengurus DPP bersama DPW se-Indonesia yang setuju gerakan islah dalam waktu dekat akan mendeklarasikan Forum Islah Bakomubin. Forum itu akan memediasi kedua belah pihak untuk duduk bersama.
Forum akan merumuskan bagaimana agar Bakomubin kembali menjadi satu dan menjadi rumah besar bagi para mubaligh untuk memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa dengan tausiyah kebangsaan dan program nyata keumatan. "Seperti apa mekanisme penyatuan kedua kubu yang sama-sama mendapat pengakuan resmi Menkum HAM bisa kita bicarakan, apakah dengan silaturahim nasional atau perlu di selenggarakan Munas Luar Biasa untuk konsolidasi dan penyatuan kedua belah pihak," kata Naldi.
"Saya yakin, dengan hati yang bersih dan mengedepankan kepentingan umat lebih luas kedua belah pihak bersedia menyambut gerakan islah ini," ujar Naldi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
