REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (DPP Bakomubin), Prof Deddy Ismatullah menanggapi isu politisasi masjid yang berhembus menjalang tahun politik. Menurut Deddy, tidak masalah jika mubaligh membahas politik di masjid.

"Bahas politik di masjid gak masalah. Politik yang dibangun adalah politik syariah bukan politik partai. Kalau diajak kepada politik Allah tidak ada yang kotor, yang kotor menjadi bersih, yang bersih menjadi tambah bersih," ujar Deddy kepada Republika.co.id usai konferensi pers terkait Festival Mubaligh Tingkat Nasiobal 2018 di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/4).

Deddy menuturkan, zaman Rasulullah masjid juga tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja, tapi juga menjadi tempat untuk membahas tentang pertanian, ekonomi, dan juga politik.

"Masjid itu mesti dipakai. Jauh kita kembalikan pada zaman Rasul, bahwa masjid itu alat komunikasi dengan masyarakat dan memecahkan solusi. Misalkan berbicara tentang pertanian atau ekonomi di masjid dulu," ucapnya.

Menurut dia, tidak benar jika ada orang yang melarang untuk membicarakan hal lainnya di masjid. Jika ada yang melarang untuk membahas masalah lain di masjid, maka pola pikir orang tersebut masih berada pada zaman penjajahan. "Kalau orang memandang masjid hanya sebagai tempat ibadah, berarti dia pikirannya kepada penjajahan Belanda dulu," katanya.

Jadi, tambah Deddy, sah-sah saja jika seorang mubaligh membicarakan politik di masjid. Asalkan, kata dia, yang disampaikan tersebut bukan mengajak umat untuk mendukung salah satu calon yang akan maju dalam Pilkada 2018 ataupun Pilpres 2019. "Kalau ada mubaligh mengajak dukungan partai tertentu jangan. Mubalighnya keliru," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika