REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyampaikan RS syariah akan dipantau secara berkala.

Ketua Divisi Sertifikasi RS Syariah dari MUKISI Sagiran mengatakan, RS yang ingin mendapatkan sertifikasi harus mendaftarkan RS ke MUKISI untuk mendapatkan pendampingan. Setelah itu, MUKISI akan datang ke RS yang bersangkutan untuk memberikan pendampingan.

"MUKISI memberi tahu, ini yang harus ditata, begini caranya, turunkan kebijakan dari owner atau yayasan atau direksi, terus disusun panduan pedomannya, disusun prosedur operasionalnya," kata Sagiran kepada Republika.co.id di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (11/4).

Ia menerangkan, selanjutnya MUKISI akan melakukan survei simulasi. Kalau hasil surveinya bagus, akan direkomendasikan ke DSN MUI. Nanti DSN MUI akan turun ke RS yang bersangkutan untuk melakukan survei. Kalau sudah memenuhi syarat nanti keluar sertifikat RS Syariah dari DSN MUI.

Menurutnya, di dalam Alquran perintah halal bukan ya ayyuhalladzina amanu (hai orang-orang yang beriman), tapi yaa ayyuhan naas (wahai seluruh manusia). Jadi semua manusia dengan latar belakang agama apa pun, harus menegakkan halal. Kalau tidak ditegakkan akan rusak.

"Jadi halal lifestyle harus digelorakan bersama-sama," ujarnya.

MUKISI sedang menyelenggarakan International Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX) di JCC pada 10-12 April 2018. Melalui IHEX disosialisasikan sertifikasi RS syariah yang pertama di dunia. Diperkirakan akan ada 30 RS syariah pada akhir tahun ini.

Sagiran menyampaikan, ada RS dari Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia dan Singapura berencana ingin membuat RS syariah. Artinya, semua pihak butuh halal lifestyle. Berdasarkan pengalaman, pasien RS syariah banyak yang puas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika