REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Pengawas lapangan dari Kementerian Perburuhan dan Pembangunan Sosial Arab Saudi telah melakukan sekitar 96 ribu kunjungan pemeriksaan di mal-mal, pusat komersial dan toko-toko di berbagai daerah di negara tersebut. Dilansir di Saudi Gazette, Kamis (29/3), inspeksi itu dilakukan untuk menilai komitmen berbagai tempat usaha terhadap keputusan menerapkan feminisasi dan menasionalisasi pekerjaan di toko-toko yang menjual pakaian dan aksesori wanita.

Juru bicara kementerian Khalid Aba Al-Khail mengatakan sekitar 79.300 perusahaan yang mewakili sekitar 83 persen menghormati keputusan tersebut. Sementara sebanyak 16.400 perusahaan atau toko (17 persen) belum menerapkan keputusan melakukan feminisasi dan nasionalisasi itu.

Dia mengatakan, tim inspeksi menemukan 13.300 pelanggaran selama kunjungan itu. Pelanggaran tersebut termasuk 4.200 kasus (31 persen dari total) di mana pekerjaan tidak dinasionalisasikan. Sementara 7,300 kasus (55 persen) mencakup kegagalan untuk menerapkan feminisasi pekerjaan. Aba Al-Khail mengatakan, kasus-kasus yang tersisa mewakili berbagai pelanggaran.

Fase ketiga feminisasi dan nasionalisasi pekerjaan di toko aksesori pakaian wanita telah diluncurkan pada November 2017. Keputusan feminisasi dan nasionalisasi itu mencakup toko-toko yang menjual parfum, sepatu, stoking, tas dan pakaian siap pakai, dan kios yang menjual aksesori wanita. Fase ketiga itu juga termasuk toko yang berdiri sendiri yang menjual gaun pengantin, abaya, garmen, dan perlengkapan anak dan barang-barang farmasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika