REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif lembaga advokasi halal Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan, implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berjalan lambat. Dalam hal ini, pelaku usaha dan industri diimbau tetap menjaga kehalalan produk untuk memperkuat daya saing.

Namun, tarik-menarik kepentingan antara kementerian terkait dalam pembahasan pancangan peraturan pemerintah (RPP) menyebabkan terlambatnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) untuk menerapkan sistem jaminan halal di Indonesia. Padahal, Indonesia saat ini telah memasuki era mandatory sertifikasi halal.

Ia mengatakan, diperlukan sikap yang jelas dari pemerintah agar tidak menimbulkan keraguan bagi dunia usaha dan industri. Ia menekankan, apakah mandatory sertifikasi halal tersebut dapat dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau dilakukan lembaga sertifikasi halal yang sudah berjalan saat ini, yaitu LPPOM MUI, dengan berbagai penguatan, baik kelembagaan, organisasi, auditor halal maupun sarana laboratoriumnya.

"Sikap jujur pemerintah dalam hal ini diperlukan guna menghindari ketidakpastian penyelenggaraan sistem jaminan halal dan ketersediaan produk halal di masyarakat sesuai amanat Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal," kata Ikhsan pada saat memberikan kuliah umum di Universitas Jember dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Kamis (22/3).

Ikhsan menyarankan proses peralihan sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH berjalan secara natural. Hal itu menurut dia untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi BPJPH berbenah menata berbagai hal penting. Hal itu seperti menyiapkan auditor halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tarif sertifikasi, mempersiapkan kerja sama yang maksimal dan harmoni dengan MUI dan sistem pendafaran berbasis online.

Ikuti Whatsapp Channel Republika