REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ingin Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dijadikan Peraturan Presiden (Perpres). Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta, Baznas untuk mengejar Sekretaris Negara (Setneg) agar segera mengeluarkan Perpres tersebut.

"Presiden mengatakan saya sampai sekarang masih menunggu, belum mendengar kabar tentang kelanjutan Perpres tersebut, maka kejar Setneg untuk Perpres itu," kata Wakil Ketua Baznas, Dr Zainulbahar Noor kepada Republika.co.id, melalui video conference dari lokasi pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh pada Ahad (28/1) malam.

Artinya, kata dia, Presiden Jokowi minta Baznas berkoordinasi dengan Setneg, agar Perpres cepat keluar. Sebelumnya, Baznas telah menyampaikan tentang Perpres kepada presiden saat Baznas dan presiden menyerahkan bantuan ke pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh.

"Kalau Perpres yang sedang diproses dikeluarkan, kita akan mendapatkan zakat 2,5 persen dari 4,5 juta lebih aparatur sipil negara," ujarnya.

Dia menambahkan, maka Baznas akan mendapatkan belasan triliun setiap tahunnya. Kalau Baznas mendapatkan belasan triliun rupiah per tahun, maka banyak sekali program yang bisa dilakukan Baznas. Baznas bisa mencegah meningkatnya pengangguran.

Baznas bisa melatih tenaga kerja Indonesia (TKI) yang jumlahnya sangat banyak. TKI tersebut dilatih atau diajari kerajinan tangan, kuliner dan lain sebagainya. Nanti ketika mereka pulang kampung, mereka bisa jadi pengusaha di kampungnya masing-masing. Program ini bisa mencegah meningkatnya angka pengangguran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika