REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian umat Islam yang jumlahnya sangat banyak telah menyelenggarakan Reuni Akbar 212 di halaman Monumen Nasional (Monas) di Jakarta pada Sabtu (2/12). Umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini disarankan harus membenahi titik lemahnya agar menjadi semakin kuat.
Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. Anwar Abbas mengatakan, yang menentukan sukses dan tidak suksesnya, baik dan tidak baiknya sesuatu ditentukan titik lemah dan titik kuatnya. Umat Islam punya titik lemah dan titik kuat. Jadi, yang harus dibenahi umat Islam ke depan adalah titik lemahnya.
"Di mana titik lemah itu, yaitu ekonomi dan bisnis, karena selama ini data empiris kita lihat, ekonomi dan bisnis untuk usaha-usaha besar itu didominasi oleh saudara-saudara kita dari non-Islam," kata Dr Anwar kepada Republika, Ahad (3/12).
Ia menerangkan, dari sepuluh orang terkaya di Indonesia, hanya satu orang beragama Islam. Kemudian, dari 50 orang terkaya, hanya enam orang yang beragama Islam. Padahal umat Islam mayoritas di Indonesia. Umat Islam jumlahnya 90 persen tapi hanya menguasai usaha-usaha besar hanya sebanyak 10 persen.
Dr Anwar yang juga menjabat sebagai Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, titik lemah umat Islam di ekonomi dan bisnis. Jadi umat harus diarahkan ke ekonomi dan bisnis. Karena titik lemah umat Islam ada di ekonomi dan bisnis, maka umat Islam harus banyak bicara tentang ekonomi.
Menurutnya, saat ini umat Islam jangan hanya banyak bicara tentang politik, tapi harus banyak bicara tentang ekonomi. "Kalau kita (umat Islam) hanya bicara politik terus menerus, kita hanya akan mahir berpolitik, tidak mahir berekonomi," ujarnya.
Ia menambahkan, ada teorinya, siapa yang menjadi penentu di suatu negeri yaitu pihak yang menguasai sumber material di negeri itu. Mereka bisa menjadi penentu di suatu negeri karena mereka menguasai ekonomi dan bisnis serta menguasai politik.
Kenapa mereka bisa menguasi politik, dijelaskan dia, karena setiap orang yang mau maju dalam dunia politik untuk menjadi anggota DPR, DPRD, bupati, walikota, gubernur memerlukan dana. Misalnya calon gubernur tidak punya dana, maka mencari dana ke orang yang bukan beragama Islam. Karena yang punya dana bukan orang Islam.
Menurutnya, kalau bisa memperkuat ekonomi umat Islam, maka politik transaksional bisa hilang. "Seandainya umat Islam kuat ekonominya, tidak lagi harus terlibat politik transaksional, sehingga kemungkinan dia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran jadi lebih terbuka," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
