Selasa 10 Oct 2017 09:23 WIB

PBNU Ingin Jadikan Pesantren Pusat Pemberdayaan Umat

Rep: Muhyiddin/ Red: Esthi Maharani
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin
Foto: ROL/Abdul Kodir
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Ma'ruf Amin mengatakan, sumber kesenjangan sosial yang terjadi saat ini adalah karena disebabkan adanya ekonomi yang tidak berkeadilan. Karena itu, selama ini Kiai Ma'ruf mengusung isu arus baru ekonomi Indonesia.

Menurut dia, arus baru ekonomi Indonesia itu adalah pembangunan ekonomi yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Karena, menurut dia, bagian terbesar dari bangsa ini adalah umat dan bagian terbesar dari umat itu adalah NU.

"Jadi saya ingin menjadikan pusat pemberdayaan umat itu pesantren. Karena terus terang yang mempunyai banyak pesantren itu NU," ujarnya saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (9/10) malam.

Ia menuturkan, pembangunan ekonomi di Indonesia harus dimulai dari bawah, sehingga dinamakan arus baru ekonomi Indonesia. Karena itu, kata dia, PBNU juga akan menggodok isu ini dalam pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas/Konbes) NU di Lombok pada akhir November 2017 mendatang.

Sementara ini, lanjut dia, PBNU sudah berhasil melahirkan satu kebijakan pemerintah untuk membangun lembaga keuangan mikro syariah di pesantren-pesantren. Sebagai awalan, kebijakan ini akan dilaunching di Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 14 Oktober mendatang.

"Tiap-tiap pesantren itu membuat lembaga keuangan syariah dan diberi modal antara Rp 5 miliar sampai Rp 8 miliar. Nanti akan membiayai pengusaha-pengusaha kecil di sekitar pesantren," ucapnya.

Selain itu, untuk membangun arus baru ekonomi Kiai Ma'ruf juga telah mengupayakan agar di pesantren-pesantren mempunyai usaha peternakan. Menurut dia, saat ini sudah ada pemodal yang siap membantu hal itu. "Saya sudah membuat MoU dengan seseorang untuk mengadakan domba satu unit. Kira-kira sekitar 200 domba. Nanti dibesarkan tiga bulan, lalu dijual. Jafi bibitnya sudah ada yang ngasih, pembelinya sudah ada, yana memberi modalnya juga sudah ada. Nah sistemnya berbagi hasil," kata Ketum MUI ini.

"Ini baru mulai di Jawa Barat. Tapi nanti juga akan dibuat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan yang lain-lqin. Nah kita arahkan ke sana," imbuhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement