Rabu 17 May 2017 07:00 WIB

Menteri Agama Berdialog dengan Tokoh Lintas Agama se-Bangka Belitung

Rep: Muhyiddin/ Red: Agus Yulianto
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKAL PINANG -- Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin berdialog dengan sejumlah tokoh agama di Hotel Novotel, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Selasa (16/5). Dalam acara tersebut hadir tokoh agama Islam, Budha, Hindu, Konghucu, dan Kristen.

Menteri Lukman mendengarkan aspirasi dari berbagai tokoh agama, baik terkait pendirian rumah ibadah maupun fasilitas dari Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB). Berdasarkan pantauan Republika.co.id, setidaknya ada seratusan lebih peserta yang mengikuti dialog tersebut.

Rata-rata para peserta menyampaikan bahwa Bangka Belitung selama ini masih bisa menjaga kerukunan dan hidup damai. Namun, ada juga yang merasa khawatir dengan fenomena kerukunan umat beragama yang terjadi di DKI Jakarta.

Tokoh Umat Hindu I Wayan Suta mengatakan, saat ini, Pancasila sudah dalam keadaan darurat jika melihat keadaan di Jakarta, sehingga perlu dilakukan edukasi. Namun, dia menegaskan, bahwa di Bangka Belitung kerunan umat beragama masih terjaga.

"Kalau Pancasila ini dalam keadaan darurat perlu sekali melakukan edukasi supaya pancasila dicintai. Khususnya kami umat Hindu beterimkasih. Kami minoritas tapi mendapat pelayanan yang baik sekali di Bangka Belitung," ujarnya.

Dalam dialog bertema "Dialog Tokoh Lintas Agama Se-Bangka Belitung" tersebut, Menteri Lukman menanggapi, masing-masing aspirasi dari tokoh agama tersebut. Ia pun berterima kasih kepada setiap tokoh agama yang mengutarakan saran dan kritikannya.

Menanggapi krisis Pancasila, Lukman justru tidak pesimis dengan masa depan bangsa Indonesia jika hanya melihat kondisi di Jakarta. Pasalnya, kata dia, kondisi Jakarta tersebut muncul lantaran adanya kepentingan pragmatis sehingga seakan-akan membenturkan antara agama dan Pancasila.

Kendati demikian, menurut dia, masalah tersebut jhga tidak boleh dibiarkan begitu saja lantaran bisa berpengaruh ke daerah lainnya. "Namun, kita tidak boleh mengentengkan masalah seperti ini, karena di zaman sosial media bisa mempengaruhi daerah lainnya," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement