Rabu 01 Mar 2017 19:00 WIB

Menyoal Peluang Sinergi Pemerintah dan Lembaga Filantropi

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Agung Sasongko
Baznas menandatangani komitmen untuk menetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai acuan dalam program pemberdayaan zakat di seluruh Indonesia.
Foto: Baznas
Baznas menandatangani komitmen untuk menetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai acuan dalam program pemberdayaan zakat di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,bJAKARTA -- Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang jadi kesepakatan bersama negara-negara anggota PBB membuka peluang sinergi pemerintah dengan lembaga filantropi. Dengan fokus masing-masing, lembaga filantropi bisa ambil peran pada area persoalan pembangunan yang belum banyak disentuh.

Sekretariat Nasional SDGs, Bappenas, Arum Atmawikarta menjelaskan, ada empat pilar pelaksnaaan SDGs yang harus sinergi yakni pemerintah, bisnis, lembaga masyarakat, dan akademisi. Berbeda dengan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang terpusat pada pemerintah.

Indonesia masih punya banyak persoalan selain kemiskinan, seperti gizi anak, kematian ibu, penyakit mematikan, kerusakan lingkungan, dan lainnya. Prinsip SDGs adalah tak boleh ada yang tertinggal sebagai sasaran.

''Peran lembaga filantropi antara lain advokasi, fasilitasi program, dan pembiayaan sosial. SDGs lebih terbuka dan memungkinkan peran publik via dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf,'' kata Arum dalam diskusi seputar SDGs yang digelar Rumah Zakat di Jakarta, Rabu (1/3).

Dari penelitian bersama IPB dan IDB pada 2010, potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun.  Pada 2016, Dompet Dhuafa berhasil menghimpun dana sosial keagamaan sebesar Rp 300 miliar dan Rumah Zakat Rp 250 miliar. Kalau dikelola baik, dampaknya akan luar biasa.

Pemerintah sendiri tidak memberi arahan kemana lembaga filantropi harus bergerak. ''Kami ingin bilang ini masalah bersama. Ada //goals//, ada target, dan indikator. Yang sudah bagus ini, yang belum ini. Silakan mau bantu di mana. Tidak ada arahan begini begitu,'' tutur Arum.

Lembaga filantropi yang sudah punya nota kesepahaman dengan Bappenas ada BAZNAS. Bappenas mendorong lemabaga non pemerintah untuk sama-sama mencapai SDGs.

Ada banyak indikator SDGs yang bisa disasar lembaga filantropi mulai dari pertanian dan pangan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Lembaga filantropi bisa mempertahankan program di area yang sudah sesuai SDGs atau memperluas ke tujuan SDGs lain.

Berbeda dengan MDGs, SDGs lebih mendalam dan tujuan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola justru jadi sasaran. Termasuk keberpihakan pada kelompok disabilitas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement