REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Seminar Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Rakyat di Negara Kepulauan di Gedung Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kota Ambon, Ahad (26/2). Seminar tersebut merupakan rangkaian acara Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center Ambon yang berlangsung pada 24-26 Februari 2017.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengatakan, Muhammadiyah tidak pernah vakum dari upaya-upaya untuk membaca situasi kekinian di semua sektor kehidupan. Ormas Islam tertua itu melakukan analisis secara akademis sesuai keilmuan. Kemudian disusun upaya untuk mencari jalan keluar.
"Selanjutnya didarmabaktikan, diwakafkan kepada negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat," kata Busyro saat seminar, Ahad (26/2).
Ia menerangkan, hal tersebut menjadi latar belakang PP Muhammadiyah memilih Maluku sebagai tempat berlangsungnya Tanwir Muhammadiyah. Dengan demikian, setelah Tanwir Muhammadiyah, ada pikiran-pikiran yang konseptual. Kemudian menjadi agenda bersama dengan pemuda Maluku termasuk semua elemen aparat serta masyarakat sipil.
Ia mengatakan, komitmen Tanwir Muhammadiyah dan Seminar Kedaulatan Maritim sangat tinggi. Diharapkan, melalui seminar tersebut melahirkan ide dan pikiran-pikiran dari narasumber. "Sehingga bisa sekaligus merefleksikan umat beragama yang ada di Maluku ini, kita tarik kepada agenda bersama, pemberdayaan sektor kelautan ini, agar masyarakat Maluku khususnya bisa bermartabat untuk bisa hidup lebih layak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
