REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas yang telah berkontribusi bagi kondisi keagamaan dan ikut menjaga situasi di kabupaten Banyumas lebih damai, rukun. Terlebih, dalam kondisi atau tensi suhu politik yang relatif hangat, saat ini.
"Saya bersyukur untuk kehidupan keagamaan yang baik di Kabupaten Banyumas. Keberadaan FKUB berjalan baik karena peran tokoh dan aparat serta pemerintah dalam menjaga kerukunan,"ujar Lukman saat bertemu dengan bupati dan tokoh agama Kabupaten Banyumas di Pendopo Kabupaten, Jumat (10/2). Selain Bupati Banyumas Achmad Husein, hadir Rektor IAIN Purwokerto A. Luthfi Hamidi, Kepala Pusat Infomasi dan Humas Mastuki, dan Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Farhani.
Dikatakan Lukman, dalam menyikapi perbedaan, tentunya menuntut kearifan bersama. "Ketika kita menyatakan kita tinggi, maka kita merendahkan orang lain. Ini melukai pihak lain. Di sinilah peran agama. Agama membuat rukun di antara kita bukan memecah kita," kata Menag.
Menag dalam kesempatan tersebut merespon sejumlah isu yang disampaikan peserta dalam pertemuan tersebut. Di antaranya tentang meningkatnya angka perceraian, nikah dini, dan permohonan dispensasi nikah karena sejumlah alasan yang disampaikan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Maftukhin.
Menag mengaku prihatin atas tingginya angka perceraian. Meningkatnya angka ini, menurutnya, karena sejumlah faktor yang kompleks. Mengutip data Litbang Kementerian Agama, Menag menyampaikan, faktor perceraian pasangan muda karena mereka belum memiliki pengetahuan memadai tentang sebuah keluarga.
"Ini karena edukasi yang minim dari keluarga, masyarakat dan lainnya. Apa hakekatnya sesungguhnya perkawinan itu. Semua agama memandang perkawinan sakral, esensi itu yang memudar di kalangan muda-mudi. Kemenag saat ini terus mengembangkan pendidikan pra nikah melalui KUA bagi yang akan memasuki jenjang perkawinan," ucap Menag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika