REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontribusi pemikiran cendekiawan di masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah mendapat banyak pengakuan. Berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan berhasil ditorehkan. Sejarah juga mencatat kejeniusan para ulama dalam hal merumuskan konsep negara dan sekaligus sistem politik pemerintahannya.
Terkait hal itu, al-Mawardi, pakar dan ahli tata negara yang memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, menulis sebuah kitab yang cukup fenomenal, yaitu Adab al-Wazir( Etika Seorang Menteri). Kitab yang juga dikenal dengan judul Qawanin al- Wizarah wa Siyasat al-Mulk( Pedoman Kementerian dan Kebijakan Raja) itu memuat segala hal berkenaan dengan figur ideal seorang menteri dan konsep kementerian yang sesuai dengan prinsip dan ideologi Islam.
Paling penting, kitab ini memberikan nuansa religi dalam sistem ketatanegaraan. Tak heran, kitab ini sarat dengan petuah bijak al-Mawardi bagi para menteri. Untuk lebih melengkapi karyanya, ia mengutip beberapa riwayat hadis dan kalam hikmah yang pernah disampaikan kaum bijak.
Dibandingkan karyanya yang lain, seperti Al-Ahkam As Sulthaniyyah, Adab Ad Dunya wa Addin, al-Hawi, dan al-Iqna’, keberadaan fisik buku ini tergolong langka. Padahal, isi muatan kitabnya tak kalah penting, terutama bila disandingkan dengan kitab yang pertama, yaitu al- Ahkam. Kitab ini semakin memperjelas dan menyempurnakan pandangan tokoh yang masyhur dengan julukan Alboacen di kalangan Barat itu, tentang konsep dan sistem ketatanegaraan.
Kehadiran karya tokoh yang pernah menjadi kadi (hakim) dan duta keliling di masa Abbasiyah ini, menjadi sebuah oase bagi kondisi perpolitikan di Basrah, Irak kini. Konsep-konsep yang ditawarkan memberikan alternatif dan menyodorkan solusi atas berbagai kekacauan perpolitikan yang terjadi di negaranya.
Saat itu, terjadi kerusakan di sistem perpolitikan Abbasiyah. Konon, otoritas dan wewenang seorang khalifah banyak tereduksi oleh para menteri. Kondisi ini tampak saat al-Mu’tashim menjabat sebagai khalifah di Dinasti Abbasiyah menggantikan kerabatnya, al-Ma’mun.
Para wazir memegang kekuasaan di pusat pemerintahan kala itu, Baghdad. Bisa dibilang, khalifah tak ubahnya boneka mainan di mata wazir. Meski demikian, sepak terjang mereka tidak sampai pada pembangkangan dan makar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika