REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketahanan keluarga Indonesia kian rentan akibat gempuran aneka isme yang berkembang. Di sisi lain, pemerintah dinilai sering mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif dengan komitmen ketahanan keluarga.
Dalam paparan Risalah Akhir Tahun Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) di Sofyan Inn Hotel, Jakarta, pekan ini, Ketua Lajnah Tsaqofiyah Muslimah HTI Dedeh Wahidah Achmad menjelaskan, sebagai benteng paling dasar bangsa ini, keluarga-keluarga di Indonesia sedang digempur pemikirannya. Sepanjang 2016, MHTI melihat ada tiga pemikiran yang dideraskan kepada keluarga.
Pertama, feminisme yang tuntutannya adalah keadilan perempuan untuk disamakan. Pemikiran Barat ini diimpor ke Indonesia, salah satu pintu masuknya adalah pemberdayaan perempuan dalam ekonomi.
Dalam Islam, hukum perempuan bekerja sudah selesai dan jelas, yakni boleh. Tapi, perempuan bekerja ini jadi kunci sukses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dampaknya membuat makin banyak anak-anak terlantar.
"Karena ibu-ibu yang harusnya jadi ibu tidak ada di rumah. Anak-anak terampas hak kasih sayang dari ibunya," ungkap Dedeh.
Juga peran istri yang jadi sahabat suami. Ketika istri tidak di rumah, yang terjadi adalah konflik. Ini memicu hubungan yang melanggar norma dan aturan Islam. Belum lagi aturan politik yang mengharuskan porsi 30 persen anggota parlemen adalah wanita.
Feminisme juga membawa posisi wanita setara dengan laki-laki untuk jadi pemimpin. "Jadi ada upaya mengganti kepemimpinan yang secara alami memang jadi peran laki-laki," kata Dedeh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
