REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar dana zakat membantu program pemerintah mengatasi kemiskinan dikritisi penggiat dan pemerhati zakat di Indonesia.

Ketua Forum Zakat, Nur Efendy mengatakan keinginan itu niatnya bagus, tapi caranya kurang bagus. Menurutnya niat bagus pemerintah itu terkait pengentasan kemiskinan, tapi kalau dana zakat dikelola pemerintah ini yang kurang pas.

"Niatnya kan sama dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Baik pemerintah, LAZ dan BAZNAS arahnya sama mengentaskan kemiskinan, tapi pengelolaan zakat sudah jelas dan clear harus sesuai dengan Alquran surat At Taubah 60," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (19/9).

Nur Effendy mempertanyakan pemerintah mampu tidak menerapkan peruntukkan zakat sesuai Alquran itu dengan delapan golongan yang layak menerima zakat. Kalau tidak mampu tentu menurutnya, tidak bisa mengakomodir pengelolaan zakat langsung diambil oleh pemerintah.

Sebab, kalau tidak sesuai peruntukkannya, tentu hal ini bisa melanggar syariat agama. Menurutnya, ada baiknya menyerahkan pengelolaan zakat kepada lembaga zakat yang sudah ada. "Memaksimalkan fungsi dan perannya masing-masing sehingga potensi zakat bisa dioptimalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Rabu (14/9) lalu, menyatakan pemerintah ingin dana zakat digunakan untuk membantu memperkuat program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Tanah Air. Yakni uang zakat yang terkumpul di Baznas tersebut bisa dipakai.

Bambang menilai uang zakat dari badan pengumpul zakat seperti Baznas, bisa diselaraskan atau disatukan dengan program pengurangan kemiskinan pemerintah. Agar program-program pengentasan kemiskinan pemerintah itu dapat lebih diperkuat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika