REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Mohammad Siddik mengecam Perdana Menteri Prancis Manuel Valls yang baru-baru ini melontarkan wacana kebijakan pelarangan memakai jilbab bagi Muslimah di Prancis.
"Prancis adalah negara demokrasi dan seharusnya menjunjung nilai-nilai kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia termasuk menggunakan jilbab bagi Muslimah," kata Siddik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (17/4).
Islam, kata Siddik, merupakan agama terbesar di Prancis. Muslim di negara itu datang dari berbagai negeri bekas jajahannya antara lain Aljazair, Maroko, Tunisia, Mauritania, Senegal, New Guinea, Mauritius dan lain lain.
Menurut Mohammad Siddik, penduduk Prancis khususnya dan Eropa pada umumnya terus mengalami penurunan maka negeri-negeri di Eropa Barat memerlukan masukan penduduk yang datang sebagai imigran untuk menjalankan roda ekonominya baik sebagai pekerja pabrik, pertanian dan mata pekerjaan lainnya.
"Sudah tentu aspirasi penduduk Muslim yang datang dengan kebudayaan dan agamanya itu harus diakomodir oleh negeri tuan rumah seperti Prancis," ungkap Mohammad Siddik menjelaskan.
Menurut dia, merupakan sebuah kesalahan jika ada persepsi perempuan yang memakai jilbab akan mengganggu penerapan nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan gender.
Siddik mengatakan perempuan berjilbab adalah indikasi dirinya terhormat dan menjaga nilai-nilai agama yang universal.
"Bukankah pakaian perempuan di gereja, upacara-upacara keagamaan di Prancis dan umumnya perempuan Kristen juga terlihat memakai pakaian serupa jilbab,'' ujarnya.
Pelarangan memakai jibab Muslimah di Prancis, kata Siddik, justru dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi negatif dan kemarahan publik baik dari kaum Muslim maupun dari warga Prancis sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
