REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Islamofobia tumbuh di berbagai belahan dunia, dan kali ini terjadi di Bangladesh. Mereka baru saja menolak petisi yang menyerukan negara untuk tidak lagi mengakui Islam sebagai agama resmi.
Dilansir dari Independent, Selasa (28/3), Pengadilan Tinggi Bangladesh baru saja menolak petisi tersebut, dan mereka yang membawa petisi dinyatakan tidak memiliki hak untuk itu. Petisi sendiri dilaporkan dikemukakan oleh aktivis sekuler di Bangladesh, setidaknya sejak hampir 30 tahun yang lalu.
Para aktivis itu menuding pengakuan Islam sebagai agama negara di Bangladesh, akan membawa negara mereka ke arah fundamentalisme. Meski petisi itu ditandatangani oleh sekitar 15 orang yang berprofil tinggi, sebagian besar dari orang-orang itu saat ini sudah meninggal dunia.
Partai politik Islam terbesar di Bangladesh, Jamaat-e-Islami, menyerukan pemogokan sebagai bentuk protes nasional atas petisi tersebut. Aksi itu berlangsung pada hari yang sama dengan putusan, dan memang bertujuan mendesak Pengadilan Tinggi menolak petisi.
Partai ini menyatakan 90 persen dari masyarakat merupakan Muslim, dan warga Bangladesh tidak ingin Islam dihapuskan sebagai agama negara. Mereka turut mencatat Muslim Bangladesh yang menghormati agama-agama minoritas, telah memberi contoh luar biasa dari kerukunan.
Protes serupa juga berlangsung pada Jum'at lalu di luar masjid nasional di Dhaka, dengan peserta lebih dari 3.000 warga Muslim. Sekularisme sendiri memang ditulis ke dalam konstitusi Bangladesh, sebagai salah satu dari empat prinsip negara meski terdapat agama negara.
Namun, konstitusi telah berjanji untuk menghormati prinsip sekularisme, serta menghilangkan diskriminasi dan penganiayaan terhadap siapa pun yang mempraktekkan agama. Konstitusi Bangladesh juga telah melarang penyalahgunaan agama, untuk tujuan politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
