REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin mendesak pemerintah segera membentuk Komisi Pengawas Umrah Indonesia. Ade mengatakan komisi ini sangat diperlukan untuk melindungi para jamaah dari segala bentuk kerugian yang berkaitan dengan penyelenggaraan umrah.

“Sudah saatnya dibentuk komisi pengawas umrah Indonesia. Ini sangat mendesak sekali mengingat tingginya antusias dan jumlah jamaah umrah setiap tahunnya,” ujar Ade saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (20/3).

Seperti Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), lanjut Ade, Komisi Pengawas Umrah Indonesia berfungsi melakukan pertimbangan, penyidikan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan umrah hingga terkait urusan pembiayaan. Melalui komisi ini, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan apabila terjadi penipuan oleh travel umrah.

Menurut Ade, travel yang melakukan penipuan dan penelantaran jamaah umrah tidak cukup hanya diberikan teguran tetapi perlu dibentengi dengan Komisi Pengawas Umrah Indonesia. Selain itu, melihat tingginya minat masyarakat berumrah serta menjamurnya travel umrah, Ade mengusulkan agar pemerintah menetapkan standar layanan yang harus diterapkan oleh setiap travel umrah. 

Standar layanan ini juga harus dikoordinasikan dengan pihak perwakilan travel di Tanah Suci. “Apabila terjadi kasus jamaah yang tidak bisa pulang bersama rombongan, maka perwakilan travel yang bertugas memulangkan jamaah,” kata dia menambahkan.

Lebih jauh, bagi travel yang sudah memiliki calon jamaah di atas 600 orang harus sudah memiliki sertifikasi profesi travel. Sertfikasi ini penting karena menandakan tanggungjawab profesionalisme sebuah penyelenggara travel umrah terhadap layanan jamaah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika