REPUBLIKA.CO.ID, AUCKLAND -- Dewan Muslimah Selandia Baru meminta pemerintah menghentikan Islamofobia. Dilansir dari Radio NZ, Kamis (17/3), organisasi tersebut merasa pernyataan Direktur Pelayanan Intelijen Keamanan (SIS) Selandia Baru, Rebecca Kitteridge dan Perdana Menteri John Key mengenai banyaknya Muslimah yang diperkirakan pergi ke Suriah telah menimbulkan opini publik yang salah.
Juru bicara Dewan Muslimah Selandia Baru, Anjum Rahman, menyatakan informasi yang mengimplikasi Muslimah andia Baru menjadi anggota ISIS tersebut sangat mengejutkan. Namun, perempuan yang bergabung dengan ISIS merupakan warga Australia.
"Pernyataan tersebut menyoroti komunitas kami. Mereka memberi dampak pada kehidupan kami sehari-hari dan bagaimana kami diperlakukan dalam komunitas," ujar Rahman.
"Untuk mengungkapkan informasi tersebut tanpa memasukkan fakta penting ini sangat tidak adil," kata dia.
Menurutnya, selama ini komunitas Muslim diminta pemerintah untuk terlibat aktif dalam upaya pengamanan negara. Namun adanya kejadian ini menurut Rahman semakin menyulitkan Muslim Selandia Baru untuk terlibat dengan para penjaga keamanan negeri.
"Kami ingin terlibat secara positif dengan pemerintah, dan tolong kurangi ujaran yang menyulut rasa takut," tukas Rahman.
Salah satu pimpinan Partai Hijau Selandia Baru, Metiria Turei, menyatakan pemerintah harus segera meminta maaf. Baik Kitteridge maupun Key, keduanya harus memohon maaf secara publik. Sebab ujaran mereka telah menyebarkan rasa takut yang tak seharusnya ada.
"Setiap implikasi dalam ujaran mereka adalah wanita Selandia Baru meninggalkan negara ini untuk Syria," ujarnya.
"Jika mereka benar-benar paham apa yang mereka ucapkan, bahwa wanita-wanita itu pergi dari Australia, seharusnya mereka telah mengatakannya, dan mereka tak pernah mengklarifikasi hal itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
