REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof Yunahar Ilyas di Universitas Muhammadiyah Surabaya mengakui, keberadaan undang-undang perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lainnya belum mampu menjamin perlindungan secara utuh.
"Kemampuan merekam KPI hanya 24 jam dan tersimpan selama satu minggu, setelah itu hilang, sehingga kami anggap kinerja KPI masih lemah. Namun dengan adanya Rakernas ini, masyarakat akan kami didik agar lebih aktif mengawasi penyiaran dan menggunakan lembaga KPI," urainya.
Dari rakernas Majelis Tarjih dan Tajdid, kata Yunahar, Muhammadiyah ingin membantu dari sisi teolog, mengkaji dari sisi fiqih serta hadist dalam perlindungan anak. Ancaman dosa atas tindak kekerasan anak akan dikedepankan disaat penegakan undang-undang perlindungan lemah karena pelaku tidak ditangkap, tidak masuk penjara.
"Majelis hari ini akan menghasilkan putusan yang akan diperbanyak oleh PP Muhammadiyah, berupa bentuk fisik buku untuk internal Muhammadiyah sendiri, kemudian akan diberikan ke presiden, DPR, MPR, Kejagung, Kepolisian dan semua pihak terkait perlindungan anak," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
