REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diminta untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, DPR menaruh harapan yang besar kepada pengurus Baznas yang baru.

Selain memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat, kata Saleh, DPR juga berharap agar Baznas dapat segera menginisiasi pembentukan Baznas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Jika organisasi Baznas dapat dilengkapi, optimalisasi pengelolaan zakat juga diharapkan dapat semakin baik dan bermanfaat lebih luas bagi umat,” ujar Saleh kepada Republika, Selasa (19/1).

Berdasarkan laporan Baznas, sampai akhir 2015, lembaga zakat itu baru berdiri di 19 lembaga dari 34 provinsi. Sementara, di tingkat kabupaten/kota, baru berdiri 79 lembaga dari 476 kabupaten/kota.

Ini, kata Saleh, belum dihitung dengan kabupaten/kota yang baru dimekarkan. Dari data itu, menurut Saleh, Baznas masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR).

Padahal, lanjut dia, UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan agar lembaga pengelola zakat itu dapat didirikan sampai tingkat kabupaten/kota di seluruh Tanah Air.

Selain itu, kata dia, prinsip-prinsip manajemen pengelolaan zakat masih perlu disempurnakan dan ditingkatkan. Dari sisi pengumpulan zakat, perolehan pada 2015 mencapai Rp 4,2 triliun.

Jumlah itu adalah akumulasi dari laporan yang disampaikan oleh seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari daerah-daerah. “Tentu jumlah ini belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi zakat nasional yang bisa mencapai 217 triliun,” papar Saleh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika