REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Netralitas penyelenggara Pemilu menjadi hal yang paling disoroti dalam pelaksanaan Pilkada serentak kali ini. Hal itulah yang turut menjadi perhatian Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingat, peran vital penyelenggara dalam Pilkada.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkap pascabanyaknya penyelenggara Pemilu yang diberhentikan lantaran melanggar kode etik Pemilu, penting untuk mengingatkan netralitas tersebut.

"Kita ingin penyelenggara betul-betul menjaga netralitas, juga menjamin kepastian Pilkada bukan hanya prosedural atau lancar semata tapi menghasilkan kepala daerah yang berkualitas," ujar Haedar dalam keterangan persnya di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (23/11).

Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri PP Muhammadiyah Bahtiar Effendy melihat peluang besar masalah yang diakibatkan penyelenggara Pemilu. Untuk itu, penting agar memastikan penyelenggara tegas dalam menegakkan aturan Pilkada.

'Kalau nggak netral dan nggak tegas, bisa jadi masalah di kemudian hari," ungkap Bahtiar Effendy serata melanjutkan, peluang tidak netral tersebut juga dapat dijadikan celah oleh tim pasangan calon maupun pihak tertentu.

"Calon makin pintar cari celah, kalau ujungnya pengadilan, tapi kalau berakhir dengan anarki gimana? makanya kita pastikan penyelenggara agar punya tanggung jawab tinggi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika