REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menegaskan agar seluruh satuan kerja di Kementerian Agama tertib dalam hal pengadaan barang.

"Harus ada dalam alam bawah sadar kita bahwa kita ini di tengah komunitas masyarakat religius. Kita dijadikan role model, dijadikan contoh. Itu konsekuensi kita berada dalam Kementerian Agama," urai Menag dalam Sosialisasi Inpres Nomor 1 Tahun 2015 di gedung Kemenag Thamrin, Jakarta, Selasa (17/11).

Hal ini, menurutnya,  juga terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Menag juga menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/ PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga.

Dia meminta seluruh satuan kerja Kemenag agar menyusun rencana Umum Pengadaan (RUP) paling lambat Desember 2015.

Menag juga mengimbau agar seluruh satuan kerja yang melakukan pelelangan dan pengadaan barang dan jasa yang bersifat rutin dan jangka panjang, seperti pencetakan kitab suci, pengadaan buku-buku referensi atau cleaning service dipercepat.  Lantaran penandatanganan kontraknya akan dimulai pada Januari 2016. Khusus untuk konstruksi bangunan diharapkan sampai akhir Maret 2016. 

"Oleh karena itu saya minta satuan kerja berpedoman pada prinsip efisien, efektif, tranparan, adil,  tidak diskriminatif, dan akuntabel," katanya menegaskan.

Menag Lukman meyakini terkadang orang bertindak tidak sesuai aturan yang berlaku semata-mata karena ada maksud tertentu, melainkan karena kelalaian dan ketidaktahuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika