REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait insiden penolakan pembangunan rumah ibadah Muslim di Manokwari, kuantitas komunikasi dinilai harus ditingkatkan. Selain itu, pengungkapan sosok penolak juga dianggap penting, demi menghindari salah pengertian di tengah masyarakat.
Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah, Musni Umar, mengatakan persoalan penolakan pembangungan masjid di Manokwari, harus diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan dialog dan komunikasi. Menurutnya, para tokoh adat dan pemuka agama bisa terlebih dahulu memberikan contoh, agar pendekatan dialog dan komunikasi bisa meluas kepada masyarakat luas.
Bahkan, ia merasa pendekatan dari para tokoh lintas agama sebagai salah satu cara paling efektif, demi menunjukkan hubungan yang baik di mata masyarakat. Hal itu, menurut Musni, dapat diwujudkan dengan lebih meningkatkan intensitas pertemuan para tokoh lintas agama di depan publik, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, yang sebenarnya sudah ada.
Meski begitu, Musni menegaskan penyelidikan dari pihak berwenang harus tetap dilakukan dan diselesaikan. Agar masyarakat Indonesia secara luas menegetahui pasti pihak mana yang sebenarnya melakukan penolakan, masyarakat atau organisasi tertentu.
Ia merasa dengan penyelesaian penyelidikan, secara tidak langsung akan menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin ada di tengah masyarakat."Agar kita tahu tindakan anarkis dilakukan masyarakat atau organisasi tertentu," kata Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun tersebut.
Sebelumnya, ribuan masa Kristiani melakukan aksi unjuk rasa, menolak pembangunan masjid di Manokwari, Papua Barat, beberapa waktu lalu. Meski insiden yang terjadi tidak meluas seperti yang terjadi di Tolikara dan Singkil, insiden tersebut kembali mengusik kerukunan antar umat beragama, yang selama ini terjaga di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
