REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Keterlibatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 tanggal 1 – 5 Agustus mendatang menjadi sorotan.
“Saya melihat adanya golongan yang ingin menyeret-nyeret NU. Mereka secara total ingin melemahkan NU dengan berbagai cara. Bahkan Muktamar kali ini hanya melibatkan golongan itu saja tanpa melibatkan warga NU secara total yang notabene yang punya gawe adalah warga NU,” kata mantan Wakil Sekretaris PWNU) Jatim Achmad Heri, dilansir dari website infomuktamarnu.com, Senin (27/7).
Politisi DPRD Jatim ini mengungkapkan, Muktamar NU kali ini hanya melibatkan golongan tertentu bukan warga Nahdhliyyin. Ia pun khawatir, kondisi ini akan mengkerdilkan NU.
NU, katanya, ibarat gentong yang airnya bisa disalurkan ke dalam ke gelas-gelas lainnya. Sementara yang terjadi saat ini, ada gelas berupaya menarik gentong tersebut. Golongan yang dimaksud adalah PKB yang sejak awal menguasai semua lini mulai dari kepanitiaan hingga pengelolaan media center.
Ia menduga ada kepentingan besar yang ingin diraih PKB melalui Muktamar NU kali ini.
Ia juga menyayangkan, adanya dana hibah dari pemerintah yang masuk ke Muktamar. Menurutnya, dana hibah tersebut bukan membantu melainkan blunder jika dalam laporan pertanggungjawabannya tidak beres.
“Dan saya tidak bisa membayangkan jika nanti ada aparat kejaksaan dan polisi turun ketika ada laporan bahwa LPJ (laporan pertanggungjawaban) tidak beres. Ini kan sama hal nya mengkerdilkan NU,” ujar Cak Heri, panggilan akrabnya.
Padahal, ujarnya, di NU ada tradisi Sahariyah atau menyumbang sukarela. Maka, menurutnya, jika NU sebagai organisasi yang besar dan terdiri dari berbagai kalangan harusnya mengayomi bukan malah meminta jatah dari pemerintah.
“Mereka yang akan merusak NU pasti akan dilaknat oleh Allah SWT, ini sudah terbukti hingga NU bisa hidup sampai saat ini,” urainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika