REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 pada Agustus 2026, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi mendorong penerapan mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dalam pemilihan ketua umum organisasi tersebut.
Menurut dia, sistem AHWA dapat menjadi jalan untuk menghadirkan proses pemilihan yang lebih teduh, bermartabat, dan minim polarisasi di dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU).
Sosok yang akrab disapa Gus Fahrur itu menjelaskan, gagasan AHWA sebenarnya bukan hal baru di lingkungan Nahdliyin. Ia mengaku pernah mengusulkan mekanisme tersebut pada Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur, sekira satu dekade silam saat mewakili Pimpinan Wilayah NU Jawa Timur.
"Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, forum saat itu belum memberikan persetujuan untuk menerapkannya secara langsung, sembari membuka ruang kajian lebih lanjut pada muktamar berikutnya," ujar Gus Fahrur kepada Republika di Jakarta pada Jumat (22/5/2026).
Ia mengatakan, pada muktamar berikutnya di Lampung, gagasan tersebut juga belum memperoleh dukungan mayoritas muktamirin.
Meski demikian, Gus Fahrur memandang, relevansi sistem AHWA justru semakin terasa penting di tengah dinamika organisasi akhir-akhir ini.
"Kebutuhan akan mekanisme pemilihan yang lebih teduh, bermartabat, serta mampu meminimalisir polarisasi internal menjadi semakin nyata," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika