REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Radikalisme yang muncul di Timur Tengah perlu dilawan di Indonesia dengan menerbitkan instumen-instrumen hukum yang tepat. Hal itu disampaikan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dalam Kajian Ramadhan 1436 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Sabtu (27/6).
Dalam pemaparannya di hadapan lebih tiga ribu perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jatim, Badrodin mengingatkan bahaya radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia, terutama gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
“Radikalisme semacam ISIS ini dapat mengancam stabilitas dunia karena anggotanya berasal dari berbagai belahan dunia, mengancam Hak Asasi Manusia (HAM), juga mengakibatkan Islam versus Islam,” ujar mantan kepala Polda Jatim itu.
Di Indonesia, kata dia, isu radikalisme sudah muncul sejak masa kemerdekaan Indonesia. Dimulai dengan munculnya Negara Islam Indonesia (NII), kemudian terpecah menjadi Jamaah Islamiyah.
“Beberapa organisasi radikal ini bahkan mengajarkan untuk mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan kelompok mereka. ISIS misalnya, bagi yang tidak sepaham dengan mereka bahkan langsung dibunuh,” ujar badrodin.
Demi mencegah dampak radikalisme di Indonesia, menurut dia, perlu adanya aturan kuat agar radikalisme tidak tumbuh di masyarakat.Dia mencontohkan beberapa masyarakat yang ditangkap dan diketahui ingin bergabung menjadi anggota ISIS akhirnya dilepas karena tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Akhirnya kami lepaskan tapi kami awasi. Hukum di Indonesia hanya menghukum orang yang ketahuan melanggar hukum. Negara ini butuh aturan hukum yang kuat untuk mencegah radikalisme,” kata Badrodin.
Dia melanjutkan, peran masyarakat terutama organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Muhammadiyah ini diperlukan untuk meluruskan kembali ideologi-ideologi masyarakat yang sudah terkena ideologi radikalisme atau biasa diistilahkan dengan deradikalisasi.
“Buat yang belum terkena ideologi radikalisme maka sejak dini di dalam keluarga perlu dilakukan pencegahan. Misal kepada anak-anak sejak dini diberi aktivitas yang positif seperti diberi les atau keolahragaan,” ujarnya.
Senada dengan Kapolri, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin MA mengatakan ideologi Pancasila justru sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. “Terorisme di Indonesia tidak akan selesai jika diselesaikan dengan pertumpahan darah. Sudah saatnya menyelesaikan kasus terorisme dengan cara Indonesia,” kata Din.
Selain pemaparan dari Kapolri dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, acara diisi dengan pemutaran film Salahuddin al-Ayyubi oleh MNC TV serta peluncuran lima buku dari PWM Jawa Timur. “Ini adalah tradisi kami dalam Kajian Ramadhan tiap tahunnya untuk meluncurkan buku. Semoga karya-karya kami dapat mencerahkan pembacanya,” ungkap Ketua PWM Jawa Timur, Prof Dr Thohir Luth. (Humas UMM)
Ikuti Whatsapp Channel Republika