REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengunjungi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari ini, Jumat (22/5). Dalam kunjungan tersebut, Fahri bersama beberapa pengurus MUI membicarakan beberapa hal, salah satunya terkait anggaran yang mandek.

Fahri mengatakan, sebagai organisasi yang diberikan tugas oleh negara, MUI tentu memerlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas tersebut. Apalagi dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tercantum adanya alokasi anggaran untuk majelis ulama.

"Tugasnya dikasih tapi kok ongkosnya nggak dikasih. Bikin fatwa kan butuh riset dan biaya," kata Fahri di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Politikus PKS itu mengatakan, majelis ulama memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia sejak dulu. Menurut Fahri, peran majelis ulama dalam perjalanan Indonesia sebagai bangsa ikut meneguhkan posisi dan prestasi Indonesia hingga saat ini.

"Kenapa kita bisa menjadi rakyat sebagai negara yang solid karena selalu ada ulama yang mengatur titik imbang antara sektor rakyat dan pemerintah, sektor agama dan politik," ujarnya.

Sebagai pimpinan DPR bidang kesejahteraan rakyat, Fahri mengatakan akan berupaya untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Agama, Presiden, dan Wakil Presiden terkait persoalan anggaran tersebut.

"Padahal majelis ulama itu anggarannya tidak terlalu besar. Dan saya kira, kita sebagai negara beragama, angka itu terlalu kecil untuk disebutkan," kata Fahri.

"Jangan sampai persoalan anggaran menjebak ulama pada sistem pencarian anggaran yang sebabkan ulama tidak independen," ujarnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika