REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ahli Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan bangunan publik harus menyediakan fasilitas umum, seperti tempat ibadah yang layak dan di lokasi strategis. Sayangnya, tidak semua mau melakukan itu.
"Contoh sederhana, tak semua mushola menyediakan toilet. Jika pun ada, maka ala kadarnya. Letaknya juga di lokasi pasif yang jauh jika diakses pejalan kaki, tersembunyi, bahkan sirkulasi udaranya lembab," ujarnya.
Mushola di tempat umum seperti mal dan bandara, kata Nirwono, hendaknya diletakkan di koridor utama, sama halnya dengan restoran, pusat ATM, dan toilet.
Pengunjung Muslim sering menjamak shalat Dzuhur dan Ashar karena pertimbangan mushola atau masjid yang letaknya jauh. Ini dirasa perlu menjadi perhatian setiap kabupaten dan kota, khususnya daerah-daerah wisata yang menargetkan wisatawan domestik dan mancanegara.
Pemerintah pusat termasuk Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah bisa melakukan intervensi melalui pemberian insentif bagi pengelola yang serius menyediakan tempat ibadah layak.
Nirwono mencontohkan Plasa Indonesia, Jakarta dan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar yang merancang khusus musala yang representatif di koridor utama.
Penyediaan tempat ibadah layak adalah persyaratan mutlak. Artinya, ini berlaku sama meski di daerah yang mayoritas non-Muslim. Nirwono mencontohkan mudahnya menemukan mushola di Melbourne dan Sydney, Australia.
Dua kota di Benua Kangguru ini bahkan menyediakan kawasan khusus untuk Muslim, mulai dari penginapan hingga restoran halal.
Jika Jumat tiba, agen-agen tur wisata bahkan menginformasikan waktu shalat bagi pengunjung Muslim, lengkap dengan bahasa untuk khotbah jumat yang digunakan, umumnya Bahasa Inggris atau Melayu.
"Ini membuktikan Australia saja bisa menyediakan fasilitas tempat ibadah yang mudah dengan standar kebersihan sama dengan hotel, restoran, dan mal besar," kata Nirwono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika