REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengatakan, Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur nanti akan membawa pesan kepada masyarakat tentang pentingnya mengedepankan kemanusiaan.
"Tema ini puncaknya tentang kemanusiaan. Allah tidak ridho perilaku yang mengatasnamakan Islam untuk membunuh dan merusak. Sejatinya NU itu mendahulukan 'akhlaqul karimah' (akhlak yang baik)," kata Said di kantornya di Jakarta, Senin Malam.
Menurut dia, Nabi Muhammad telah mengajarkan umat Islam agar mendahulukan stabilitas terlebih dahulu kemudian berbicara tentang iman. Dengan begitu, tidak akan ada lagi gerakan radikal dalam memaksakan kehendak.
"Stabilitas dulu baru bicara iman. Rasul dulu tidak mengganggu berhala saat berdakwah di Makah. Baru pada abad 8 hijriah Muslim dari Madinah bersama Rasul ke Makah tanpa memaksa masyarakat mereka sadar untuk menghancurkan berhala itu sendiri di masa 'Fatkhul Makah' (kemenangan atas kota Mekah)," kata dia.
Atas salah satu alasan itu Said mengharapkan Muktamar NU di Jombang nanti dapat memberikan sumbangsih dalam bidang kemanusiaan kepada Indonesia dan dunia.
Sebelumnya, PBNU memutuskan Muktamar NU ke-33 digelar di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 1-5 Agustus 2015. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU yang dipimpin oleh Penjabat Rais Aam PBNU A Mustofa Bisri dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Jakarta.
Ketua PBNU Imam Azis yang ditunjuk sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar NU ke-33 mengatakan, Jombang dipilih sebagai tuan rumah karena bertepatan dengan jelang 100 tahun NU. "Jombang adalah kota kelahiran para muassis (pendiri) NU. Jadi, ini semacam napak tilas. Diharapkan dengan berlokasi di Jombang semangat ber-NU bisa terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan," kata Imam.
Imam menambahkan, empat pesantren besar akan menjadi lokasi muktamar, khususnya untuk pembahasan materi di tingkat komisi, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng, Tambak Beras, Denanyar dan Bahrul Ulum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika