REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menegaskan, MUI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah penting, agar masalah KPK-Polri tidak berkembang menimbulkan kontra di kalangan masyarakat. Apalagi dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu, MUI merasa bahwa bangsa Indonesia belum sembuh betul dan jadi pembelahan lagi.
“Kami tadi sangat gembira karena ada isyarat bahwa Presiden akan mengambil langkah-langkah tepat, cepat, dan (mengikuti, red) kata hati,” kata Din dalam laman MUI, mui.or.id, Rabu (4/2).
Diakui Din, MUI sudah memberikan saran kepada Presiden Jokowi untuk segera turun tangan mengambil langkah-langkah, termasuk dengan melakukan intervensi hukum. MUI meyakini, intervernsi maupun langkah-langkah politik yang dilakukan dengan bimbingan hati nurani, hati sanubari, maka pemerintah akan bisa mengatasi persoalan yang ada.
Apakah akan langsung dilantik? “Itu bukan domain MUI, MUI tidak berurusan dengan BG, BW, atau apapun. Kami pada tataran moral dan secara moral, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah meminta fatwa bukan kepada MUI tetapi kepada hati nurani,” tegas Din.
Dalam kesempatan itu, Din Syamsudin bersama para pengurus MUI lainnya mengimbau masyarakat luas untuk masing-masing menahan diri, tidak terjebak kepada yang hanya membawa kerusakan bagi bangsa ini. “Sangat wajar mengemukakan pendapat tapi jangan sampai terjebak, kita harus mempunyai komitmen mendorong penegakan hukum, mendorong pemberantasan korupsi,” kata Din.