REPUBLIKA.CO.ID,‪JAKARTA--Pemerintah akan melakukan akreditasi secara kontinyu untuk mengetahui kinerja lembaga penjamin halal di Indonesia.‬

‪”Sistem jaminan halal ini mewajibkan pembuktian pelaku usaha untuk  menyediakan produk halal secara konsisten. Selain itu pelaku usaha juga harus  memenuhi persyaratan halal dan peraturan yang berlaku atas produk halal yang sudah ditetapkan,"kata Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya, Sabtu (17/1).

Skema akreditasi dan sertifikasi untuk sistem jaminan halal ini berbasis standar Halal Assurance System (HAS) 23000.

Menurut sudut pandang daya saing dan upaya peningkatan, ujar dia, sistem nasional penjaminan halal berpotensi digunakan sebagai pelindung pasar Indonesia. Terutama  dari produk dan jasa asing yang berisiko nonhalal.

Selain untuk kepentingan nasional, Indonesia juga dituntut untuk mempengaruhi sistem penjamin halal di tingkat internasional dan rujukan bagi bangsa di seluruh dunia.

"Makanya lembaga penjamin halal di Indonesia harus memiliki akreditasi. Sebab kehalalan suatu produk itu penting,"katanya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor  20 Tahun 2014 tentang  Standarisasi dan  Penilaian Kesesuaian,  lembaga penjamin halal seperti di Kementerian Agama, LPPOM MUI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Badan POM akan diakreditasi lembaganya. Akreditasi ini berfungsi untuk mengetahui  apakah kinerja mereka telah  sesuai dengan sistem jaminan halal tersebut.

Akreditasi sendiri dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN sudah memberikan akreditasi lebih dari 1.200 lembaga.

"Lembaga penjamin halal ini memang yang memeriksa kehalalan suatu produk. Namun BSN dan KAN  yang akan mengakreditasi apakah kinerja mereka sudah baik  atau belum," ujar Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika