Oleh: Harun Husein     

Plato, yang menyampaikan gagasan demokrasi, bahkan membagi manusia menjadi tiga: manusia emas, manusia perak, dan manusia perunggu.

Sementara, di era awal Islam, tidak ada diskriminasi untuk memilih. Sepanjang mereka golongan umat, maka mereka berhak memilih pemimpin.

Bahkan, perempuan pun sudah mempunyai hak membaiat pemimpin politik, seperti yang terjadi pada Baiat Aqabah II, yang melibatkan dua orang perempuan dari Yastrib (Madinah).

Padahal, hak pilih perempuan di negara kampiun demokrasi seperti Amerika, baru diberikan pada 1920, setelah disahkannya amandemen ke-19 negara itu.

Bellah melanjutkan, struktur politik yang gambarannya telah ada pada masa Nabi Muhammad itu kemudian di-extend oleh para khalifah awal, untuk menyediakan prinsip-prinsip pengorganisasian sebuah imperium dunia. Sebuah hasil yang dalam masa dan tempatnya, kata Bellah, adalah luar biasa modern.

“Dia modern dalam ketinggian komitmen, keterlibatan, dan partisipasi yang diharapkan dari berbagai lapisan masyarakat. Dia modern dan keterbukaan posisi kepemimpinan, yang berada pada ranah universal, yang disimbolkan dengan institusionalisasi kepemimpinan yang tidak berdasarkan garis keturunan," beber Bellah.

"Itu adalah model terbaik dari sebuah komunitas modern. Karena itu, usaha Muslim di era modern untuk menjadikan komunitas awal ini sebagai rujukan bukanlah merupakan fabrikasi ideologi yang ahistoris."

Komunitas awal dan nilai-nilainya, yang di Indonesia kerap disebut dengan istilah masyarakat madani, ini, juga merupakan masyarakat yang sangat toleran dan melibatkan semua pihak. Itu antara lain terlihat dari adanya Piagam Madinah, yang di dalamnya menyebut semua kaum di Madinah, termasuk kaum Yahudi, sebagai umat yang satu (ummatan wahidah).

Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) ini pun diakui oleh para ahli di Barat dan Timur sebagai konstitusi tertulis pertama di muka bumi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika