REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pengawasan bantuan sosial (bansos) oleh Direktorat Pendidikan Madrasah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat tanggapan positif dari PP Muhammadiyah. Program pengawasan bansos dapat menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Muhammadiyah terbuka audit ini,” kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah Pusat, Badhowi, kepada Republika, Rabu (8/10).
Menurut dia, penggunaan anggaran negara harus diikuti oleh pengawasan yang baik. Sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan.
Pengawasan seperti itu menurut dia dapat memperbaiki sistem penyaluran anggaran negara. Sehingga pengalokasian anggaran negara lebih bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya kira memang harus ada audit itu. Sebab kita tidak bisa semaunya sendiri (dalam pengalokasian angaran),” ujar Baidlowi. Sekaligus, dia mengingatkan agar madrasah yang mendapatkan bansos dari Kementerian Agama agar patuh terhadap sistem aturan keuangan negara.
Baidlowi mengaku, PP Muhammadiyah mendapat bansos dari Kemenag untuk madrasah milik Muhammadiyah. Program yang didapatkan berupa pembangunan kapasitas atau capacity buliding.
Program tersebut kata dia telah dilaksanakan di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, Dikdasmen PP Muhammadiyah mengundang para pengurus madrasah dari berbagai wilayah.
Dia memastikan, bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan aturan keuangan yang digunakan. “Kami sangat terbuka untuk mempertanggung jawabkan semua program kami,” pungkas Baidlowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika