REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Proses pengadaan fasilitas ibadah haji 2014 nyaris 100 persen rampung. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, juga menjamin bahwa proses reformasi dalam penyelenggaraan haji terus berlangsung.

Namun, Anggito mengakui bahwa hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum menandatangani Peraturan Presiden mengenai pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2014.

"Mungkin awal Juni. Mudah-mudahan pelunasan akhir sampai pengurusan paspor bisa selesai sebelum masuk bulan Ramadhan," katanya, Rabu (28/5).

Sebelumnya, penandatanganan Perpres tersebut diperkirakan pasa 22 Mei. Perkiraan itu kemudian mundur hingga ke 24 Mei, 26 Mei, hingga 28 Mei (hari ini) masih belum terlaksana. 

Anggito juga menekankan bahwa reformasi dan perbaikan pelayanan ibadah haji terus dilakukan sesuai rencana. Ia mengingatkan, pada penyelenggaraan ibadah haji 2012 masih dalam suasana transisi. Perbaikan dilakukan pada 2013, namun terganggu oleh pemotongan kuota secara mendadak sebanyak 20 persen oleh pemerintah Saudi. 

"Namun, pada 2014 ini insya Allah sudah kita tangani sepenuhnya dengan dikawal Inspektorat Jenderal, mulai dari pengadaan di dalam dan luar negeri, hotel, hingga katering," kata Anggito. "Kalau ada yang mengambil keuntungan, saya akan bertindak," ujar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika