REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ani Nursalikah
Tanggal 1 Mei 2014 menjadi hari bersejarah bagi Brunei Darussalam. Pada tanggal itu, Brunei resmi memberlakukan hukum Islam dalam skala nasional.
Brunei pun menjadi negara pertama yang secara resmi mengumandangkan penerapan hukum Islam di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Proklamasi hukum Islam Brunei memang sudah menggema. Negara pimpinan Sultan Hassanal Bolkiah itu akan menerapkan tiga tahap pelaksanaan hukum syariah.
Tahap pertama berlaku bagi setiap warga Muslim yang tidak berpuasa saat Ramadhan atau tidak menunaikan shalat Jumat. Kelompok ini bisa dikenai denda atau dihukum penjara.
Tahap kedua dimulai 12 bulan kemudian. Sejak Mei 2015, Muslim di Brunei yang melakukan pencurian atau minum minuman beralkohol akan terancam hukuman cambuk bahkan potong tangan.
Pada tahap akhir, hukuman mati, termasuk hukuman rajam, akan dikenakan bagi para pelaku perzinaan, sodomi, dan penghina Nabi Muhammad SAW.
Secara rinci, memang belum jelas teknis penerapan hukum baru Brunei saat berdampingan dengan hukum perdata dan pidana yang diwarisi dari kekuasaan kolonial Inggris.
Ahli politik dan sosial dari Australian Catholic University di Melbourne Joshua Roose pun segera mengingatkan ada celah dalam menafsirkan hukum syariah.
Menurutnya, masih harus dilihat pada tingkat mana undang-undang ini akan benar-benar diterapkan. Saat ini, dua pertiga warga Brunei adalah Muslim Melayu. Sisanya merupakan etnis Cina, Filipina, ekspatriat Barat, dan pribumi non-Muslim.
Atas keputusannya menerapkan hukum Islam, Brunei harus menerima cercaan dan kritik pedas dari berbagai kalangan, baik level regional maupun internasional.
Namun, Brunei tidak tinggal diam. Kecaman dari berbagai kalangan soal penerapan hukum syariah nyatanya tidak membuat kesultanan kecil di lepas pantai utara kepulauan Borneo itu gentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika