Oleh: Rosita Budi Suryaningsih
Langkah yang dilakukannya dalam mereformasi sistem pendidikan di Minangkabau merupakan fondasi bagi pengembangan basis perjuangan rakyat setempat.
Perubahan yang dilakukannya ini dipandang sebagai modal untuk mendidik dan menyiapkan sumber daya manusia agar bisa memperkuat kaum cendekiawan dan ulama, yang mampu mengorbankan semangat rakyat dalam melawan penjajah.
Ke depannya, langkah perubahan ini diikuti oleh ulama-ulama lain yang sepaham dengannya, yang kemudian melahirkan banyak cendekiawan cerdas dan pahlawan nasional dari Sumatra Barat.
Dua tahun kemudian, ia mendirikan Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PMTI) dan menjadi ketuanya. Pada 28 Mei 1930, ia menggagas musyawarah besar di MTI Canduang lalu membentuk organisasi yang bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI) sebagai pengganti PMTI, yang bertugas untuk mengelola semua madrasah yang berada di bawah naungannya.
Dalam musyawarah tersebut ditetapkan 10 orang ulama pendiri organisasi ini. Ia kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai direktur pendidikan.
Sejak itu, model madrasah seperti ini kemudian menjamur di seluruh antero tanah Minang. Konsep baru ini banyak diterima dan pendidikan Islam di Sumatra Barat pun semakin berkembang dengan pesat.
Setelah Indonesia merdeka, PTI berkembang fungsinya menjadi partai politik dengan nama Partai Islam PERTI dan ia menjadi Penasihat Tertinggi. Sulaiman ar-Rasuli juga menggagas berdirinya Mahkamah Syariah di Sumatra Tengah dan ia didaulat sebagai ketuanya. Ia juga bertindak sebagai penasihat untuk gubernur militer Sumatra Tengah di masa itu.
Bagi masyarakat Minangkabau, ia menorehkan sebuah keputusan penting yang menjadi panduan pelaksanaan adat minang hingga sekarang . Ia menggagas Kongres Segi Tiga Pada 1954 yang digelar di Bukittinggi. Acara ini dihadiri oleh tokoh adat, ninik-mamak, alim ulama, dan cendekiawan Minangkabau.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
