REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK – Sebanyak 300 ulama pesantren dan cendekiawan Muslim dari berbagai daerah di Indonesia telah melahirkan 'Maklumat Kebangsaan'. Maklumat ini sebagai sikap mereka atas kondisi bangsa saat ini.
"Kita telah melahirkan rekomendasi dari beberapa sidang komisi yang menjadi maklumat kebangsaan. Ini suatu hal yang penting bagi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia tercinta ini," kata mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi usai acara penutupan Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Depok, Ahad (9/20.
Selama tiga hari, para ulama dan kiai telah mendapatkan materi dari tokoh-tokoh nasional yang berkompeten. Misalnya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, Ketua DPR Marzuki Alie, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie.
Hasyim mengatakan, para ulama dan cendekiawan Muslim bersama-sama merenungkan 15 tahun masa reformasi, sisi mana yang belum tercapai dan sudah tercapai. Menjelang Pemilu 2014 banyak hal yang menjurus kepada kecurangan dan manipulasi sehingga harus diatasi.
"Jika tidak diantisapasi dari sekarang, maka akan terjadi konflik setelah pemilu, dan mengancam keselamatan rakyat," ujarnya.
Hasyim berharap pemberantasan korupsi yang terus dilakukan KPK terus mendapat dukungan masyarakat. Gerakan antikorupsi diharapkan berubah menjadi gerakan nasional.
"Langkah ini membutuhkan waktu yang lama dan harus bertahap seperti negara lain yang berhasil. KPK jadi trigger atau pemicu awal dalam pemberantasan korupsi," ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang ini.
Negara Indonesia, kata Hasyim, memerlukan ulama agar tak tergerus keadaan. Peran ulama penting di tengah masyarakat untuk meredam kegoncangan dan keadaan yang ada. "Maklumat ini merupakan bagian dari upaya memperteguh semangat dan persatuan Negara Republik Indonesia yang kita cintai," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
