REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA – Ormas Islam memiliki komitmen menjaga kerukunan beragama. Mereka akan terus menjaga langkah yang sudah dipraktikkan selama ini.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pendidikan menjadi salah satu alatnya.
Lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah Indonesia timur, kata dia, memberi ruang bagi non-Muslim. ‘’Mereka berkesempatan mengenyam pendidikan di sekolah kami,’’ kata Haedar, Selasa (26/11). Jadi, sekolah menjelma sebagai media pembelajaran toleransi beragama.
Dengan demikian, Muhammadiyah merupakan pelopor pendidikan toleransi di wilayah Indonesia timur. Sebab, kata Haedar, sebagian besar siswa yang belajar di lembaga pendidikan Muhammadiyah bukanlah Muslim.
Sekolah-sekolah ini berdiri di kantong-kantong pemeluk Kristen. Bahkan, siswa non-Muslim berjumlah 50 hingga 75 persen. Haedar mengatakan, Muhammadiyah juga memenuhi kebutuhan pendidikan agama para siswanya.
‘’Sekolah Muhammadiyah memberikan pendidikan agama Kristen kepada mereka. Ini bentuk penghargaan keyakinan siswa,’’ kata Haedar.
Ia menyatakan, fenomena ini bisa dijumlah di beberapa pulau di Indonesia. Misalnya di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mayoritas penduduknya beragama Katolik.
Juga di Serui, Pulau Yapen, Papua. Sebagian besar warga di sana adalah pemeluk Protestan. Haedar mengatakan, peran dalam toleransi juga dilakukan Muhammadiyah.
Pimpinan Muhammadiyah juga aktif dalam forum-forum keagamaan dunia. Pada Rabu (20/11), Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ditunjuk sebagai Co-President Religious for Peace, sebuah organisasi tokoh agama sedunia yang berpusat di New York, Amerika Serikat.
Menurut Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud, selama ini NU juga melakukan langkah signifikan. NU menekankan Islam yang moderat. Saat ini ormas tersebut menjadi penggerak Islam moderat.
Hal itu terwujud melalui Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). NU pun telah lama mengembangkan toleransi model pendidikan pesantren di beberapa daerah minoritas Muslim. Salah satunya di Kabupaten Sumba Barat, NTT.
Marsudi mengatakan, wilayah ini hanya memiliki populasi Muslim sembilan persen. Dengan menanamkan prinsip toleransi, pesantren ini sangat diterima masyarakat yang mayoritas non-Muslim. Ia menegaskan, NU sudah biasa berkomunikasi dengan pemeluk agama lain.
Hal itu, jelas dia, sudah dilakukan para pimpinan dan kiai NU sejak awal. Saat ini, perwakilan NU juga menjabat ullSekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), yakni KH Hasyim Muzadi. Dia adalah mantan ketua umum PBNU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika