REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Atas alasan keamanan pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin 2014, Rusia dilaporkan telah mengambil sampel DNA dari Muslimah Dagestan. Ini dilakukan sebagai respon kejadian 'tindak terorisme' yang dituduhkan Kremlin.
"Olimpiade merupakan hal yang penting bagi kita. Itu sebabnya, kami harus menggambarkan Dagestan sebagai wilayah aman," ungkap Wakil Perdana Menteri Dagestan, Ramazan Dzhafarov, seperti dilansir Reuters, Ahad (3/11).
Sudah delapan Muslimah Dagestan yang diperiksa. Baru-baru ini, Kremlin juga memeriksa Muslimah yang merupakan pelaku bom bunuh diri belum lama ini. Soal ini, Muslimah Dagestan merasa terinitimdasi oleh kebijakan Kremlin tersebut.
"Saya tidak menggambarkan bagaimana takutnya para gadis-gadis itu. Berapa banyak air mata yang tumpah," ungkap Abdurakhim Magomedov, salah seorang ilama Dagestan.
Tindakan Kremlin ini didorong pengesahan Undang-undang baru penanganan teoririsme pada 25 Oktober lalu. UU ini mewajibkan pemeriksaan kepada kerabat militan dan memungkinkan kerabat militan terjerat hukuman dan denda.
Situasi Dagestan kian memanas, setelah Presiden Rusia memberhentikan pemimpin Dagestan sebelumnya, Magomedsalam Magomedov pada Januari lalu. Putin, menurut para analis, tak suka dengan kebijakan Magomedov yang terlalu religius dan pro pemberontak.
"Putin tak mau membiarkan orang-orang beragama menjalani keyakinannya di hutan (bergabung dengan pemberontak) tetapi lebih banyak di masjid," ungkap Yekaterina Sokiranskaya, Direktur ICG untuk Kaukasus Utara.
Warga Dagestan, maligat Abakarova menilai apa yang dilakukan pemerintah hanya akan mendorong warga Dagestan bergabung dengan kelompok radikal. "Mereka tanpa sadar akan membuat monster," kata dia.
Albina Magomedova, yang mengungsi ke Turki, menilai kebijakan Kremlin telah memecah belah keluarganya. Ayahanya dibunuh, suaminya dipenjara dan kaka iparnya tertuduh pelaku bom bunuh diri. "Allah tidak mengijinkan kita (kalangan perempuan) angkat senjata. Jika Dia menginjinkan, kami akan angkat senjata," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika