REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, menekankan peningkatan transparansi dan profesionalisme dalam pengeloaan dana haji. Realisasinya, pengelolaan dana haji akan diserahkan kepada perbankan syariah. 

"Saat ini perbankan syariah sedang melakukan proses vIrtual account untuk tahu kira-kira berapa optimalisasi yang bisa diberikan (jika mengelola dana haji)," kata Anggito di sela dialog "Prospek Keuangan Syariah dan Tantangan Pengelolaan Dana Haji"  pada Kamis (25/7).

Virtual  account yang akan selesai pada Oktober. "Virtual account ini untuk mengetahui apakah bank tersebut layak menerima setoran," kata Anggito. 

Saat ini, kata Anggito, masih ada dana haji senilai 12,5 triliun rupiah yang dikelola perbankan konvensional. "Nanti dana itu harus ditransfer ke perbankan syariah dalam waktu satu tahun," ia menambahkan. 

Dana haji itu akan ditempatkan dalam dua skema, yaitu sukuk dan penempatan khusus di perbankan syariah. Selain itu, selama ini penyerahan dana haji dilakukan sekaligus dan hanya atas nama satu orang yaitu menteri agama.

"Kebijakan kita, kali ini akan disertakan daftar nominatif. Jadi dana haji yang diserahkan akan ada rincian daftar nama orang," kata Anggito. Dana tersebut dijamin keamanannya oleh LPS. 

"Nanti tiap penyerahan dana kepada bank akan ada akadnya yang diwakilkan (oleh Kemenag)."

Sedangkan pelaksanaan pengelolaan dana haji ini, kata Anggito, masih dalam tahap menunggu penyusunan RUU.

"Saat ini sedang dicari bentuk badan pengelolaan dana haji yang paling cocok," kata Anggito lalu menambahkan pentingnya profesionalisme dan sifat amanah dalam pengelolaan tersebut. 

Sementara terkait ibadah haji, persiapan kini telah mencapai 80 persen. "Yang tersisa kini menangani kontrak-kontrak di Saudi akibat pengurangan kuota 20 persen, misalnya kontrak penginapan dan lain-lain," kata dia.

Sedangkan Qur'ah akan dilaksanakan pada 19 atau 20 Agustus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika