REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak melihat ada korelasi antara produk talangan haji yang saat ini ada di perbankan syariah dengan panjangnya antrean calon haji di Kementerian Agama (Kemenag). Upaya yang bisa dilakukan untuk memperpendek antrean adalah dengan moratorium.
"Dalam kondisi sekarang moratorium adalah hak pemerintah," ujar anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Gunawan Yasni, dalam pesan singkatnya, Kamis (1/11).
Bendahara MUI, Nadratuzzaman Hosen, menyebutkan produk talangan haji tidak bisa dijadikan alasan yang mengakibatkan perpanjangan antrian haji. Pemerintah seharusnya melakukan penghentian sementara rekrutmen calon haji. Tanpa talangan haji pun, kata dia, antrian daftar haji akan terus memanjang selama pemerintah tetap membuka pendaftaran.
MUI telah bertemu dengan duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut disebutkan Indonesia bisa saja menambah kuota haji. Hanya, permasalahan akan muncul ketika jamaah haji harus mabit di Mina. Lokasi Mina sangat sempit, sehingga bila kuota ditambah maka tidak akan tertampung di Mina.
Pemerintah Arab Saudi memberikan masukan kepada MUI apakah mabit bisa dilakukan di luar Mina. "Yang lazim saat ini, kan, mabit di Mina," tutur Nadratuzzaman.
Terkait hal ini, MUI berencana akan melakukan pertemuan dan lokakarya. Pasalnya, hal ini sangat krusial dan menyangkut prosesi ibadah haji. Hal ini tentu akan mengakibatkan silang pendapat antara ulama, sehingga harus dibicarakan sebaik-baiknya. Dikatakannya, waktu pertemuan belum dirancang, namun ia memastikan hal ini akan dibicarakan oleh Departemen Luar Negeri MUI.
Sementara itu Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), A Riawan Amin, mengungkapkan kunci sukses penyelenggaraan haji di Malaysia adalah pengendapan dana haji secara jangka panjang. Hal ini membuat perencanaan horizon pelaksanaan haji lebih terencana dan berjangka panjang.
"Perputaran dana pun memberikan hasil yang lebih panjang," ujar Riawan. Antrean yang panjang sebetulnya bukan masalah. Malah memberikan efek yang menguntungkan bagi pemerintah, seperti di Malaysia. Ujung-ujungnya akan menguntungkan umat, tutur Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) ini.
Ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup, lanjut Riawan. Oleh karena itu pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara mendadak, justru harus terencana. Justru bila antrean panjang akan baik bagi umat. Asalkan dananya dikelola dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika