REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH –- Tim pengawas haji DPR mulai melakukan pengawasan pelaksanaan haji 1433H/2012 di Tanah Suci Makkah, Ahad (14/10). Tim pengawas pelaksanaan haji tahap I DPR yang terdiri dari 18 orang dan 21 pendamping serta sekretariat itu dipimpin Wakil Ketua DPR, Anis Mata.
“Hari ini memang dijadwalkan kunjungan kerja DPR ke Daker Makkah. Sebelumnya tim pengawas haji dari DPR itu telah melakukan kegiatan serupa di Jeddah dan Madinah,” ujar Ketua Daker Makkah, Arsyad Hidayat, di kantor Daker Makkah, Ahad (14/10).
Menurut Arsyad, tim pengawas haji dari DPR telah tiga hari berada di Madinah. Mereka akan melakukan pengawasan di bidang transportasi, kesehatan, katering dan pemodokan atau perumahan jamaah haji Indonesia di Makkah.
Tim pengawas haji itu dijadwalkan akan berada di Kota Makkah selama tiga hari. Berdasarkan data yang diterima, sekitar 100 tim anggota delegasi DPR akan berangkat ke Tanah Suci untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji 1433H/2012.
Tim pengawas haji dari DPR itu terbagi menjadi dua. Tim anggota delegasi tahap I DPR terdiri dari 38 orang dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta. Ke-43 anggota delegasi DPR tahap pertama itu terdiri dari anggota dewan, pendamping, sekretariat, tenaga ahli, dan staf dari Kemenag.
Rombongan tim pengawas tahap I DPR tiba di Makkah, Sabtu (13/10) malam. Kepala Kantor Misi Haji Indonesia, Syairozi Dimiyathi, mengatakan, rombongan tim DPR itu, akan melihat secara langsung pelayanan haji di Jeddah, Madinah, maupun Makkah.
Menurut Syairozi, rombongan pertama itu akan langsung menuju Madinah dan menggelar rapat dengan jajaran Daerah Kerja (Daker) Madinah. Sedangkan tim pengawas tahap II DPR RI rombongan kedua terdiri dari 61 orang. Tim akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung. Tim ini terdiri dari anggota DPR dan pendamping, Dalam tim ini ada anggota DPR yang membawa istri, suami, anak, orangtua, dan saudara.
Tim kedua direncanakan akan tiba pada 19 Oktober, pukul 15.25 WAS, lalu berangkat ke Makkah untuk bertemu dengan Daker Makkah, meninjau pemondokkan, BPHI, dan layanan transportasi.