REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Terkait dengan hasil Munas dan Konbes, NU memandang bahwa konsep berbangsa dan bernegara harus kembali ditinjau melalui pajak.
Pasalnya, ketaatan dalam mematuhi peraturan pemerintah lebih dikarenakan apakah pemerintah dapat memakmurkan rakyatnya.
Artinya, NU mendukung pemerintah dalam konteks agama yang menitikberatkan bahwa pajak diwajibkan karena lebih kepada kepentingan umat.
Kerancuan pajak yang dikritisi NU lantaran banyak oknum memanfaatkan pajak untuk kepentingan pribadinya.
"Maka NU menganggap pajak tidak ada dalam konsep agama akan tetapi lebih kepada zakat saja. Secara hukum NU berharap bahwa presiden dapat bersikap dan tegas dalam memberikan hukuman bagi siapapun yang telah merongrong dan merugikan negara," jelas Sekjen PBNU, KH Marsudi Syuhud, dalam acara sosialisasi hasil Munas & Konbes NU yang diikuti seluruh pengurus DPW PKB se-Indonesia di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No 9, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (30/9).
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kesempatan ini berpesan kepada seluruh pengurus PKB agar tidak menjadi kader pragmatis yang menjadikan politik hanya sebagai lahan mencari uang.
“Berpolitik adalah untuk memengaruhi kebijakan publik, bukan politik pragmatis. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah cita-cita pendahulu kita yang harus diwujudkan,” tegas pria yang akrab dipanggil Gus Imin itu.
Selain pengurus DPW PKB se-Indonesia, acara sosialisasi hasil Munas dan Konbes NU di Kantor DPP PKB juga dihadiri anggota Fraksi PKB DPR RI, pengurus teras PKB, serta para ulama NU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
