REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keraguan terhadap pengaplikasian hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada pertengahan September lalu banyak bermunculan di tengah publik.
Namun, PBNU yakin seluruh rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bisa distimulasi dengan peran para politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sekjen PBNU, KH Marsudi Syuhud, mengungkapkan, keraguan beberapa pihak terhadap rekomendasi para ulama Nahdlyin dipicu tayangan media asing CNN. Mereka mengajukan pertanyaan kritis terhadap hasil pertemuan di Kempek, Cirebon.
"Apakah hasil Munas tersebut dapat diterima dan diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, jawabnya sangat bisa. NU dan PKB dalam kaitan berbangsa dan bernegara dianggap mampu untuk mengawal dan mengarahkan hal tersebut," ungkap Marsudi dalam acara sosialisasi hasil Munas & Konbes NU yang diikuti seluruh pengurus DPW PKB se-Indonesia di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No 9, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (30/9).
Sinergi antara PKB dan ulama NU, dalam penilaian Marsudi, sudah terbukti mampu menembus jalur birokrasi negara. Terutama peranan wakil rakyat di Fraksi PKB, cukup memberikan perbaikan dalam revisi undang-undang yang prorakyat.
"Dalam pembangunan negara secara umum, NU dan PKB berjuang untuk kemaslahatan umat karena perlu diketahui bahwa NU dan PKB adalah pemilik sah negara ini. Kita ketahui bahwa NU dan PKB merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan," tegas Marsudi.
Ideologi yang dimiliki oleh NU dan PKB, menurutnya, memang memiliki kesamaan. Bahkan bisa dibilang sama persis. Lebih lanjut, Sekjen PBNU juga mengatakan bahwa NU telah memiliki landasan pula dalam pembangunan untuk mengawal NKRI berdasarkan hasil Munas dan Konbes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
