REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra menyatakan mengutuk keras tindakan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya. Ia malah menyatakan apa yang dilakukan militer itu sebagai tindak kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.
"Tindakan militer dan oknum sipil Myanmar jelas-jelas dibiarkan. Bahkan direstui pemerintah Myanmar. Tindakan itu merupakan genocida sistematis atas etnis muslim Rohingya," tutur anggota Komisi IX DPR tersebut, di Jakarta, Jumat (27/7).
Pasalnya, lanjut dia, militer Myanmar sudah melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Seperti kekerasan, penindasan, pemerkosaan, pembakaran, penjarahan, penangkapan, pembantaian massal, sampai dengan pengusiran.
Menurut Indra, diskriminasi dan penindasan yang dialami etnis muslim Rohingya sudah berlangsung lama. Namun akhir-akhir ini tindakan kekerasan di negara tersebut semakin meningkat drastis. Bahkan, dinyatakan sudah lebih dari enam ribu orang yang dibantai. "Atas nama apa pun tindakan biadab tersebut tidak ditoleransi," tuturnya.
Melihat kenyataan eskalasi kekerasan di Myanmar dan posisi Indonesia sebagai negara beradab, ia meminta agar pemerintah tidak tinggal diam. Hal ini juga mengacu pada alinea ke tiga paragraf empat pembukaan UUD 1945.
Ia pun mendesak presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera mengirimkan nota diplomatik berupa kecaman kepada pemerintah Myanmar. Tak hanya itu, juga memberikan suaka politik kepada para pengungsi Rohingya yang tidak jelas nasibnya di penampungan imigrasi Indonesia.
Indra juga mengimbau agar dapat mengirimkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan dan hal lainnya yang dapat bermanfaat bagi pengungsi muslim Rohingya di kamp pengungsian. Ini mengingat kondisi mereka yang memprihatinkan.
"Pemerintah juga harus berperan aktif dalam melakukan diplomasi internasional. Baik di forum Asean, OKI hingga PBB untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mempertanggungjawabkan kebiadabannya atas etnis muslim Rohingya," pungkas Indra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika